TERNATE – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemprov Malut belum memberikan perhatian serius terhadap masalah gaji guru honorer di Sekolah Menengah Atas (SMA).
Hak-hak mereka berupa upah tidak diperhatikan alias diabaikan, akibatnya mereka memilih pindah mengabdi menjadi tenaga honor di SMP sederajat.
Kondisi ini ditemukan komisi IV DPRD Provinsi saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Utara dan Morotai pekan lalu. Kepada wartawan, wakil ketua komisi IV Djafar Umar mengatakan, kewajiban Pemprov terhadap upah guru honorer tidak berjalan baik.
Tahun 2017 upah guru honor tujuh bulan yang tidak terbayar. Sementara tahun 2018 ini sudah memasuki bulan kelima. Akibat tertundanya pembayaran upah itu, sebagian guru honor yang mengabdi puluhan tahun memilih berhenti dan pindah tugas menjadi guru honor SMP sederajat.
“Para guru honor ini mengaku lebih nyaman mengabdi di Kabupaten Kota, karena mereka terima upah masih cukup tinggi dan dibayarkan tidak terlambat. Setelah status SMA beralih menjadi tanggungjawab provinsi, upah sudah kecil, terlambat bayar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, upah guru honor Rp750 ribu itu tidak sesuai dengan upah manimum provinsi (UMP) yakni Rp2,3 juta.
“Kami minta pemerintah, lebih sensitif masalah guru ini.
