JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendapat laporan terbaru dari Papua. Massa telah membakar sejumlah gedung di Abepura dan Jayapura. Tidak sedikit juga fasilitas umum milik pemerintah yang telah dirusak. Wiranto mengatakan, massa yang melakukan aksi sudah membakar Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Kemudian berlanjut pada pengrusakan lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.
”Sudah membakar Gedung MRP, rutan juga dijebol. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).
Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Karena Wiranto takut akan ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Jadi jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Mereka bukan pendemo,” imbuhnya.
Selain itu, Wiranto juga mengatakan, aparat keamanan dari TNI dan Polri juga ia sarankan supaya tidak melakukan tindakan represif. Melainkan harus persuasif. Bahkan senjata api dan tajam tidak boleh digunakan untuk melakukan pengamanan di Papua. Wiranto juga meminta kesadaran masyarakat Papua untuk bisa melakukan ujuk rasa yang damai. Tidak melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai ujuk rasa ini dijadikan komoditas politik untuk melakukan adu domba. “Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wiranto menyatakan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai. “Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman dan damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa hingga berakhir ricuh terjadi di Kabupaten Deiyai, Papua. Demo yang menuntut referendum Papua itu menewaskan datu prajurit TNI dan melukai lima anggota kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, demo berlangsung di Kantor Bupati Deiyai, Papua kemarin, Rabu (28/8). Awalnya, massa yang berdemo hanya berjumlah sekitar 150 orang.
Aparat TNI-Polri yang diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa mencoba bernegosiasi dengan demonstran. Saat itu, ribuan massa dari berbagai macam penjuru tiba-tiba datang dengan membawa senjata tajam dan panah. “Langsung menyerang aparat keamanan. 1 TNI (meninggal dunia), dan lima (anggota) Polri terluka terkena panah,” ujar Dedi.
Dedi menyebut, seluruh korban terkena panah saat mengamankan demo ricuh Papua. Saat ini, aparat keamanan tengah berupaya mengendalikan situasi yang memanas di wilayah tersebut. “Kami terus mengimbau masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat kemudian melalui Pemda setempat untuk tidak terprovokasi terhadap pasukan-pasukan, sekelompok orang yang akan memanfaatkan situasi seperti ini,” ujarnya.
(wan/jpg)
