“Pada ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih sementara kelas menengah bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah menunggu mendapat giliran,” ungkapnya.
Kebijakan itu, kata Bhima, anak menambahkan ketimpangan antara kaya dan miskin akan semakin lebar. Ia berharap pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut karena sangat tidak tepat disaat bencana pandemi belum mereda di Indonesia.
“Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yang tidak tepat disaat bencana pandemi,” pungkasnya.
