BANDUNG – Menanggapi adanya penambahan dana/anggaran bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang disebut-sebut sebesar Rp2,37 trilun pada Tahun Anggaran (TA) 2024 ini.
Menurut Arso Surasdi, salah seorang pemerhati/pengamat bidang infrastruktur dan lingkungan di Jawa Barat (Jabar), bahwa masyarakat harus berperan aktif terhadap penggunaan anggaran tersebut, termasuk pengawasan kegiatannya.
“Apalagi, ika ada masyarakat yang ahli atau tahu dalam bidang teknik/konstruksi, volume bestek (besaran tehnik) dan hal-hal krusial lainnya terhadap kegiatan pemerintah yang notebene uang hasil pajak rakyat,” tuturnya, di Bandung, Kamis (4/4/2024).
Karena lanjut dia, pembangunan bidang infrastruktur seperti Jalan, Jembatan dan Bendungan serta Perumahan seringkali luput dari pengawasan secara independen dari masyarakat, dan secara formal misalanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Luputnya pengawasan/pemantauan terhadap bidang-bidang tersebut, kerap membuat oknum yang dipercaya (pemenang tender-red) untuk mengerjakan proyek-proyek itu kerap melakukan penyimpangan bestek/volume fisik konstruksi.
“Akibatnya, sering kita dengar banyaknya jalan rusak, jembatan ambruk bahkan bendungan jebol, perumahan roboh. Meskipun semua itu baru atau belum selesai dibangun/dikerjakan,” bebernya.
“Padahal tak sedikit dana/anggaran negara yang dihabiskan dalam sebuah bidang proyek infrastruktur,” ujar Arso, menambahkan.
Sementara, pada pemberitaan sebelumnya, terkait penambahan anggaran Rp2,37 triliun di Kementerian PUPR, dinilai lebih kecil dari pagu anggaran sebelumnya, yakni sebesar Rp147, 37 triliun.
“Namun, aggaran sebesar Rp2,37 triliun tersebut akan diprioritaskan pada program nasional,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat gelar rapat bersama komisi V DPR RI, di pada Senin (1/4) lalu.
Basuki menambahkan, bahwa pada pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2024. Pihaknya (Kemen PUPR) akan memfokuskan pekerjaan bidang konstruksi yang saat ini sedang dikerjakan.
Pekerjaan itu merupakan Multi Years Contranct. Adapun jenis pekerjaannya adalah Operasional, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi (OPOR). Selain itu, bidang pembangunan infrastruktur lainnya, sesuai Direktif Presiden, kata dia.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus program tahun 2024 ini menuntaskan pekerjaan konstruksi,” ucap Basuki, dihadapan para anggota Komisi V DPR RI.
Ia menyebutkan beberapa paket pekerjaan Multi Years Contract, tersebut yaitu, pembangunan Bendungan Cibeet, Cijuray, Karangnongko, Pelosika, Cabean dan jalan lingkar Nias, urainya.
Selain itu, untuk pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur melalui pola Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024 tetap dialokasikan dengan besaran signifikan, pungkasnya. (Ron)
