RUU TPKS Gagal Disahkan, Menteri PPPA Bilang Begini

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun menjelaskan, sejak tahun 2016 pihaknya telah terlibat dalam proses mengawal RUU ini. (Dok. KemenPPA)

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sampai saat ini belum juga resmi menjadi payung hukum. Padahal, regulasi ini bersifat mendesak, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar prosesnya dipercepat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun menjelaskan, sejak tahun 2016 pihaknya telah terlibat dalam proses mengawal RUU ini.

“Selanjutnya pemerintah secara resmi pada tahun 2017 telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah RUU PKS,” tutur dia dalam keterangannya, Rabu (5/1).

Pada tahun 2017 tersebut, KemenPPPA sebagai salah satu kementerian yang menerima Surat Presiden (Surpres) pun menindaklanjuti instruksi itu melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Bahkan, hingga memetakan substansi yang menjadi fokus atau prioritas dalam RUU ini.

“Sepanjang tahun 2021 di bawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, KemenPPPA mengupayakan agar semangat yang diusung dalam RUU TPKS memastikan pencegahan dan penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak, terpenuhi,” kata dia.

Bintang menyampaikan, RUU TPKS ini merupakan terobosan hukum sebagai payung hukum yang komprehensif untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik, khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban Kekerasan Seksual.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.