JAKARTA — Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membantah revolusi akhlak yang digaungkannya adalah untuk menurunkan Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Bahkan Rizieq menegaskan, revolusi akhlak yang digaungakannya bukan untuk melakukan pemberontakan. Sehingga hal itu harus diperhatikan bukan untuk menggulingkan pemerintahan.
’’Saya sampaikan soal revolusi ini, jangan ada yang berpikir revolusi akhlak itu pemberontakan, tidak betul,’’ ujar Rizieq saat acara Reuni 212 bertema Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh secara virtual pada Rabu (2/12).
Dia menambahkan, para ulama , kiai dan habib juga sedari awal diajarkan untuk tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Siapapun yang menang dari hasil pemilu harus dihormati. Karena itu merupakan pilihan rakyat Indonesia. ’’Jadi tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah,’’ katanya.
Namun demikian, Rizieq mengatakan pihaknya bakal terus mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Jika kebijakannya berpihak terhadap rakyat akan didukung. Namun menurut Rizieq jika kebijakan pemerintah jelas-jelas merugikan rakyat. Maka dirinya akan melakukan kritik keras terhadap pemerintahan.
’’Tapi kita harus bersikap objektif, kebijakan yang dikeluarkan bagus, yang baik harus kita apresiasi, kita terima dan jalankan bersama. Kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan yang menindas rakyat wajib kita kritisi,’’ serunya.
Menurut Rizieq mengkritik pemerintah bukalah bagian dari makar ataupun pemberontakan. Kritikan terhadap pemerintah semata-mata untuk perbaikan ke depannya. ’’Mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan pemberontakan. Ini yang perlu saya jelaskan kita mengajak orang untuk berbuat baik, termasuk para penguasa dan pemerintah ayo kita berbuat baik,’’ ungkapnya.
Rizieq berujar terjadinya pemberontakan apabila adanya pembantaian kepada tokoh-tokoh agama. Namun di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ini tidak terjadi hal tersebut. ’’Tidak boleh kita melakukan pemberontakan, kecuali dalam konteks para habaib, ulama, umat Islam dibantai terjadi pembunuhan itu dalam konteks bela diri, dalam hukum agama dan hukum international itu dibenarkan, semoga itu tidak terjadi di NKRI,’’ tuturnya.
