JAKARTA– Gelombang protes terhadap kebijakan perekaman biometrik untuk pembautan visa umrah memuncak kemarin (3/10). Sekitar seratus orang yang mengatasnamakan Jamaah Umrah dan Masyarakat (Jumarat) Tolak VFS Tasheel mendatangi Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta serta kantor Kementerian Agama.
Diantara yang turut turun ke jalan memprotes kebijakan visa umrah itu adalah Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad. Dia menyampaikan alasan menolak proses biometrik yang ditangani oleh perusahaan VFS Tasheel diantaranya karena akses.
Informasi yang beredar layanan biometric VFS Tasheel dibuka di 34 titik. Namun perekaman biometrik yang sudah mulai diterapkan itu sampai saat ini belum dibuka untuk seluruh titik.
’’Bayangkan bagaimana dengan jamaah yang domisilinya di daerah yang teprencil dan membutuhkan waktu panjang untuk sampai ke ibukota provinsi,’’ katanya.
Biaya untuk proses biometrik berupa perekaman sidik jari dan retina tersebut memang dipatok Rp 120 ribu/orang. Namun untuk masyarakat di daerah tertentu, ongkos transportasinya bisa jauh lebih mahal. Menurut Baluki proses biometrik oleh VFS Tasheel itu memakan waktu dan biaya.
Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro menilai jika skema biometrik itu adalah kebijakan resmi pemerintah Arab Saudi, seharusnya dikomunikasi dahulu ke pemerintah Indonesia. Baik itu Kementerian Luar Negeri maupun Kemenag.
Sementara pada kasus ini, Menag Lukman Hakim Saifuddin saja belum mendapatkan kabar resmi dari pihak Saudi.
Dia juga mempertanyakan keputusan Arab Saudi yang hanya menunjuk perusahaan VFS Tasheel untuk urusan biometrik itu. ’’Kenapa usahanya (biometrik, Red) dimonopoli VFS Tasheel perusahaan asing. Yang melanggar undang-undang anti monopoli di Indonesia,’’ tuturnya.
Joko menuturkan saat proses pembuatan paspor di tanah air, jamaah sudah melakukan perekaman biometrik. Menurutnya itu sudah cukup. Perkara biometrik untuk kepentingan visa umrah, tetap dilakukan saat jamaah mendarat di Arab Saudi.
Beberapa saat berorasi, perwakilan massa diterima oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim. Setelah pertemuan, Arfi menyampaikan beberapa sikap dari Kemenag. ’’Tentunya aspirasi ini saya terima dan akan saya sampaikan ke pimpinan,’’ jelasnya.
Pada prinsipnya Kemenag menghargai dan menghormati kebijakan pengambilan data biometrik yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi itu. Tetapi dia berharap kebijakan ini tidak memberatkan, menyulitkan, dan membebani masyarakat dari aspek biaya.
’’Kita mengetahui kondisi geografis Indonesia sangat luas,’’ tegasnya. Ada lebih dari 500 kabupaten dan kota. Kebijakan biometrik tersebut berpotensi membuat calon jamaah umrah menempuh perjalanan jauh. Sebab titik perekaman biometrik masih terbatas di 34 titik. Untuk Jawa Timur misalnya, perwakilan VFS Tasheel ada di Surabaya, Malang, dan Banyuwangi.
Ada sejumlah tawaran dari pemerintah Indonesia yang berharpa bisa dikaji bersama dengan Saudi. Seperti perekaman biometrik, kalaupun memang diperlukan, dilakukan di bandara menjelang pemberangkatan.
Atau ada komitmen dari VFS Tasheel selaku operator yang ditunjuk Saudi untuk membuka layanan perekaman biometrik di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Opsi paling akhir adalah regulasi perekaman biometrik ini tidak jadi diterapkan.
(wan)
