JAKARTA – Kementerian PUPR merubah prioritas program pengadaan perumahan di tahun 2019 nanti. Kalau pada tahun 2018 pemerintah giat membangun rumah susun, kini anggaran akan dialihkan untuk perbaikan rumah rakyat miskin.
Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mencatat sudah membangun 315 tower rumah susun (rusun) dengan kapasitas 15.000 unit lebih. Diantaranya diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Mahasiswa, dan Santri Pondok Pesantren.
Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan bahwa hingga saat ini ada sekitar 3,4 juta masyrakat indonesia yang hidup di rumah yang tidak layak huni. “Kami punya target untuk menekan menjadi 1,5 juta dalam jangka 5 tahun kedepan,” katanya.
Tahun ini, PUPR menganggarkan kurang lebih Rp 4,3 Triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan anggaran sebesar itu, Khalawi menargetkan bisa merenovasi sekitar 206.506 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dari jumlah 200 ribu unit, sekitar 95 persennya digunakan untuk Peningkatan Kaulitas (PK) alias perbaikan atau rehab. Sementara 5 persen digunakan untuk pembangunan rumah baru. Warga yang akan menerima bantuan BSPS akan diusulkan oleh Pemerintah desa menuju ke Kab/Kota kemudian dilanjutkan ke Provinsi.
Kementerian PUPR akan menerjunkan tim untuk menverifikasi apakah yang bersangkutan termasuk layak menerima bantuan. Seleksi kata Khalawi akan dilakukan dengan ketat karena penerima dana sangat terbatas.
