JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menanggapi klaim Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif terkait rencana deklarasi Front Persaudaraan Islam (FPI). Dalam pernyataannya, Slamet Maarif mengklaim bahwa Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sinyal menyetujui deklarasi FPI baru.
Menurut Kapitra, tak ada yang salah dari pernyataan yang disampaiman Slamet. “Itu tidak ada masalah, itu tidak substantif,” ujar Eks Pengacara Habih Rizieq Shihab itu kepada JPNN.com (jaringan PojokSatu.id), Rabu (25/8/2021).
Menurut Kapitra, prinsip-prinsip dasar membentuk organisasi adalah sesuai aturan mainnya. “Selagi rule of game dan rule of law itu terpenuhi, ya, tidak ada masalah,” kata Kapitra.
Terkait pembentukan FPI versi baru, Kapitra menilai hal itu merupakan hak asasi manusia yang absolut. Menurut Kapitra, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU), pembentukan organisasi baru itu boleh saja. “Yang penting kegiatan itu tidak boleh bertentangan dengan UU yang berlaku,” ujar Kapitra.
Sebelumnya, Ketum PA 212 Slamet Maarif menyatakan pemerintah dan masyarakat seharusnya mendukung terbentuknya Front Persaudaraan Islam (FPI). Rencananya, ormas baru transformasi Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan pemerintah itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
