SUKABUMI — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat sepanjang semester pertama 2026 terdapat sebanyak 179 kejadian bencana, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp6,45 miliar.
Data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Elektronik Data Bencana (SiEdan) menunjukkan, ratusan kejadian tersebar di tujuh kecamatan dengan dampak yang cukup luas. Sebanyak 165 kepala keluarga terdampak, dengan total 398 jiwa merasakan langsung imbas dari bencana yang terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Yoseph Sabaruddin mengatakan, cuaca ekstrem masih menjadi ancaman paling dominan di Kota Sukabumi. Dari total 179 kejadian, sebanyak 145 kasus atau lebih dari 80 persen dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem. “Cuaca ekstrem masih menjadi penyumbang terbesar kejadian bencana.
Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas dan keselamatan warga,” kata Yoseph kepada Radar Sukabumi, Kamis (2/7).
Selain cuaca ekstrem, BPBD mencatat kebakaran permukiman sebanyak 19 kasus, tanah longsor tujuh kejadian, banjir lima kejadian, dan gempa bumi tiga kejadian. Total kerusakan bangunan mencapai 167 unit, dengan 22 di antaranya rusak berat, 35 rusak sedang, dan 110 rusak ringan.
“Dari sisi waktu, Maret menjadi bulan paling rawan dengan 46 kejadian bencana. Disusul Januari sebanyak 44 kejadian, Mei 31 kejadian, Februari 28 kejadian, April 20 kejadian, dan Juni 10 kejadian. Angka ini menunjukkan ancaman bencana masih tinggi dan fluktuatif,” paparnya.
Secara wilayah, Kecamatan Warudoyong menjadi daerah dengan angka kejadian tertinggi, yakni 37 kali. Posisi berikutnya ditempati Baros dengan 29 kejadian, Citamiang 28 kejadian, Cikole 24 kejadian, Cibeureum 22 kejadian, Lembursitu 21 kejadian, dan Gunung Puyuh 18 kejadian.
“Kami menaksir kerugian terbesar berasal dari cuaca ekstrem yang mencapai Rp3,45 miliar, disusul kebakaran permukiman Rp2,68 miliar. Sementara tanah longsor menimbulkan kerugian Rp252 juta dan gempa bumi Rp64,5 juta,” bebernya.
Menurut Yoseph, fenomena El Nino yang mulai terindikasi dari analisis klimatologi menjadi faktor yang patut diwaspadai. Kondisi ini berpotensi memperparah musim kemarau, memicu kekeringan, kebakaran lahan, hingga krisis air bersih di sejumlah wilayah.
“Mitigasi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Masyarakat harus aktif meningkatkan kewaspadaan, memahami potensi risiko di lingkungannya, dan cepat melapor jika terjadi kondisi darurat. Kesiapsiagaan adalah kunci utama menekan dampak bencana,” pungkasnya. (Bam)
