JAKARTA – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak hanya sekadar perangkat administratif, melainkan mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional instansi negara kepada rakyat. Komitmen ini ditegaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam webinar nasional bertajuk “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A”, yang digelar pada Selasa (1/7/2025).
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menggarisbawahi bahwa akuntabilitas publik tak cukup hanya dilihat dari pelaporan penggunaan anggaran, tetapi juga dari hasil nyata dan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara tentang bagaimana mempertanggungjawabkan amanah rakyat. Bukan hanya soal laporan belanja, tapi apa dampaknya? Apakah sesuai dengan rencana dan tujuan awal?” tegas Dalu Agung di hadapan lebih dari seribu peserta webinar yang terdiri dari pejabat pusat dan daerah dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Ia mencontohkan, jika sebuah kantor diberikan anggaran Rp4 miliar, maka pertanggungjawabannya tidak hanya soal laporan penggunaan dana, melainkan juga efektivitas hasil yang dicapai. “Akuntabilitas yang baik harus berangkat dari perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang terarah, dan pengukuran hasil yang objektif,” tambahnya.
Dalu juga mengibaratkan instansi pemerintah sebagai satu tubuh yang terdiri dari banyak organ, di mana setiap bagian harus bekerja serempak agar sistem dapat berfungsi optimal. “Seluruh elemen organisasi harus bersinergi. Tidak ada satu bagian pun yang bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan SAKIP juga sangat bergantung pada integritas dan pemahaman bersama seluruh pegawai mengenai substansi kinerja. “SAKIP bukan semata sistem pelaporan. Ini adalah cermin dari tata kelola yang transparan, terbuka, dan berorientasi pada hasil,” tegas Irjen ATR/BPN.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya kepemimpinan aktif dalam setiap lini organisasi. Menurutnya, pemimpin yang hanya hadir secara administratif tanpa terlibat dalam dinamika operasional akan membuka peluang terjadinya kelalaian dan pelanggaran.
“Pemimpin sejati bukan hanya duduk di balik meja. Ia harus hadir, membimbing, mengawasi, dan memastikan setiap lini bekerja sesuai tujuan. Kegagalan dalam SAKIP sering kali bermula dari lemahnya kepemimpinan,” tegas Pudji.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan, serta dengan para mitra eksternal. Lemahnya koordinasi kerap menjadi akar permasalahan birokrasi dan bahkan menimbulkan persoalan hukum. “SAKIP A hanya akan tercapai jika budaya kerja kita berubah. Dan itu dimulai dari niat dan keteladanan pimpinan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sekjen Pudji menegaskan akan ada langkah tegas terhadap unit atau individu yang tidak menunjukkan komitmen terhadap perbaikan kinerja. “Kalau tidak dipaksa, tidak ditekan, saya yakin tidak akan berubah. Harus ada sanksi bagi yang tidak mendukung penuh agenda transformasi ini,” tandasnya.
Webinar yang digagas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama ini turut menghadirkan Inspektur Wilayah I ATR/BPN, Arief Mulyawan, sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta, yang meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran ATR/BPN dari seluruh Indonesia.
Melalui forum strategis ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan kembali tekadnya untuk menjadi institusi yang tak hanya patuh terhadap sistem pengawasan. “Tetapi juga, harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang akuntabel, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Den)
