“Program Kartu Prakerja 2023 akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” ujarnya.
Mengutip Antara, pada April 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penerima PKH dan BLT tidak bisa ikut dalam program Kartu Prakerja karena mereka sudah menerima bantuan sosial. “Tapi dari keluarga itu, anaknya bisa ikut pelatihan,” katanya dalam keterangan pers daring di Jakarta, Kamis (16/4).
Selain dipastikan bukan penerima bansos, saat pertama diluncurkan program ini diprioritaskan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, saat pertama dibuka pendaftar gelombang pertama Kartu Prakerja membeludak hingga mencapai 5.965.048 pengguna.
Sementara per September 2022, pihaknya mencatat Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program mencapai 14,9 juta penerima.
Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6 persen diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).(*)
