JAKARTA — Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Papua Barat mendukung penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Alasannya karena faktor pembangunan di bumi Cendrawasih itu.
Dikletahui, aliansi tersebut terdiri dari sejumlah oraganisasi antara lain, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat, Dewan Adat Papua Barat, MUI Papua Barat, IKA Suara, NU, KKSS, Intelektual Arfak, dan Paguyuban Nusantara dan beberapa elemen lain termasuk senator dari Papua Barat.
“Kita rakyat Papua Barat mengikuti apa yang jadi rencana pemerintah. Kalau pemerintah dan elit-elit politik nasional menyepakati bahwa masa jabatan presiden diperpanjang, maka rakyat Papua Barat akan mendukung,” kata Anggota DPD RI dari Papua Barat Filep Wamafwa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/3).
Alasanya kata Filep, di bawah kepemimpinan Jokowi, Papua dan khususnya Papua Barat, telah banyak merasakan manfaat pembangunan yang di era presiden sebelumnya belum pernah tersentuh. “Kami warga Papua sangat terbantu dengan berbagai program Presiden Jokowi selama ini,” ujar Filep.
Selain itu, lanjut Filep, Jokowi juga selama kepemimpinan dua periodenya telah berhasil mengambil hati rakyat di Papua Barat.
“Sekali lagi, kami rakyat Papua Barat tidak akan keberatan, sangat tidak keberatan jika Jokowi diperpanjang jabatannya. Karena belum tentu presiden yang akan datang akan memiliki konsep pembangunan seperti Jokowi,” kata Filep.
Selain penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, mereka juga meminta pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang akan habis pada 12 Mei 2022.
“Jadi, kalau masa jabatan Gubernur Papua Barat diperpanjang, kami sebagai representasi politik daerah juga mendukung masa jabatan Pak Jokowi diperpanjang. Semua tokoh-tokoh lintas suku akan dukung full,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua FKUB Papua Barat Sadrak Simbiak mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait hal ini.
“Mewakili aspirasi masyarakat, kami sudah bertemu dengan Mendagri, dengan KSP, dengan Menkopolhukam, berharap suara kami ini sampai kepada Bapak Presiden dan berharap bertemu langsung dengan Pak Presiden. DPD sejauh ini telah mengadvokasi kami dan hari ini kami sudah bertemu MPR RI,” kata pendeta Sadrak.
