JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Daerah Jawa Barat mengawasi penerapan protokol kesehatan para pedagang kaki lima (PKL) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jabar dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis.
“Masalah pemberlakuan PPKM Level (4), untuk PKL yang di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai protokol kesehatannya tidak diperhatikan,” kata Wapres Ma’ruf dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Kamis.
Pemda Jabar juga harus memberlakukan pengaturan lebih ketat kepada para pedagang agar tidak menyebabkan klaster penyebaran COVID-19.
“Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang, tetapi tidak menjadi klaster COVID-19,” tambahnya.
Dalam penerapan PPKM Level 4, Wapres menjelaskan masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang diizinkan untuk beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dalam pengarahan tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan sasaran vaksinasi kepada masyarakat Jawa Barat.
Merujuk pada Data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Wapres menyebutkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harian di daerah itu masih tinggi dan merupakan terbesar kedua di Indonesia.
