BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara resmi menyerahkan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang berhasil diamankan dalam sejumlah kasus korupsi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penyerahan aset ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan aset negara yang telah disalahgunakan para koruptor.
Serah terima BMN ini, langsung dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri kepada Kemenkumham RI Yasonna H. Laoly dan turut dihadiri Dirjen PAS Reynhard SP. Silitonga, Kepala Biro Pengelolaan BMN Novita Ilmaris, Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Asep Guntur Rahayu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jabar, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Barat dan Kepala Rupbasan Samarinda Dony Setiawan.
Penyerahan ini, dilakukan dalam rangka penetapan status penggunaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KM.6/2023 dan Nomor 72/KM.6/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun, objek yang diserahkan KPK kepada Kemenkumham R.I berupa dua bidang tanah, bangunan gudang, bangunan mess dan kanopi di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, serta dua unit Kendaraan mobil.
Menkumham RI Yasonna H. Laoly mengatakan, objek yang akan diserahkan KPK kepada Kemenkumham akan digunakan sebaik-baiknya untuk Rupbasan Kelas I Bandung dan Rupbasan Samarinda. “Semoga sinergitas ini dapat terus berjalan dengan baik. Kepada Kakanwil Jawa Barat dan Kakanwil Kalimantan Timur saya titipkan untuk menjaga amanah ini dengan baik, dan selalu menjunjung tinggi integritas demi nama baik Kementerian Hukum dan HAM RI,” kata Yasonna kepada wartawan, Rabu (12/7).
Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri menyatakan, sepakat korupsi merupakan musuh bersama, korupsi kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi. “Tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara dan bukan hanya merugikan perekonomian negara. Tetapi, korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia. Karena itu, korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan,” ungkap Firli.
Menurutnya, korupsi terjadi karena benerapa faktor diantaranta, adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan rendahnya hukuman pada pelaku korupsi. Sebab itu, KPK mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk melakukan telaahan dan kajian terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. “Sistem yang baik adalah sistem yang tidak memberikan celah sedikitpun kesempatan KPK sudah 20 tahun lebih berkecimpung dalam pemberantasan korupsi, tetapi KPK akan tetap bekerja secara profesional,” bebernya.
Ia menambahakan, KPK tidak akan lelah memberantas korupsi. Hal yang penting dilakukan KPK dalam memberantas korupsi yaitu, dengan melalui pendidikan, pencegahan melalui perbaikan sistem, penindakan profesional, tegas dan tidak pandang bulu. “Keinginan KPK kedepan Indonesia bebas dari korupsi untuk itu mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan impian tersebut,” tambahnya.
Kemenkumham akan bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan aset negara yang telah diserahkan. Seluruh barang tersebut, akan dikelola secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serah terima ini, merupakan langkah penting dalam memulihkan aset negara yang disalahgunakan dan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.
“KPK dan Kemenkumham berkomitmen untuk terus bekerja sama dan meningkatkan kerjasama dalam mengembalikan aset negara yang telah dirampok para koruptor. Dengan adanya serah terima ini, diharapkan integritas dan transparansi pemerintah semakin ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah dapat semakin membaik,” pungkasnya. ***
