Jika Diundang, 57 Mantan Pegawai KPK Siap Datangi Kapolri

KPK
Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, 57 pegawai KPK akan memenuhi panggilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika telah menerima undangan resmi. (dok JawaPos.com)

JAKARTA -– Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, 57 pegawai KPK akan memenuhi panggilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika telah menerima undangan resmi. Dia mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima undangan untuk membicarakan terkait tawaran menjadi ASN di Polri.

Karena tersiar kabar, Polri akan memanggil 57 pegawai KPK yang dipecat dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Bacaan Lainnya

“Tentu saja jika diundang secara resmi oleh instansi Kepolisian kami pasti akan hadir,” kata Yudi kepada JawaPos.com, Jumat (1/10).

Mantan penyidik KPK ini mengaku, sampai saat ini belum menerima surat resmi dari Korps Bhayangkara. Dia menyebut, pihaknya pun belum mengamini ajakan Kapolri untuk bergabung menjadi ASN di Polri.

“Kita belum memutuskan dan akan lihat dulu seperti apa skemanya,” cetus Yudi.

Sementara itu, mantan pegawai KPK Hotman Tambunan pun mengaku belum ada surat resmi dari Polri terkait tawaran menjadi ASN. Menurutnya, baru ada obrolan yang sifatnya nonformal dari rekan-rekan di Polri.

“Belum ada ya (undangan resmi), paling hanya teman-teman yang ada di Polri nanya-nanya, nonformal banget lah,” ungkap Hotman.

Mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK ini mengungkapkan, pertanyaan nonformal itu seperti bagaimana perkembangan terkait wacana perekrutan menjadi ASN di Polri yang sempat dilontarkan Jenderal Listyo beberapa waktu lalu.

“Kalau (undangan) resmi kan ada suratnya, setidaknya ada undangan digital kan,” papar Hotman.

Meski demikian, Hotman mengaku belum bisa memutuskan tawaran Kapolri tersebut. Mereka akan lebih dulu berkonsolidasi, dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM yang sebelumnya sudah mengirimkan rekomendasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau kami sih melihat dalam konteks seluruh variabel, ada rekomendasi Ombudsman ada rekomendasi Komnas HAM, ada isu pemberantasan korupsi, ada isu kepegawaian, ada banyak. Jika memang sudah mengakomodir semua hal itu, tentu Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ASN berwenang toh menempatkan di mana saja,” imbuh Hotman.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo berencana akan memanggil 57 pegawai yang baru saja diberhentikan KPK pada Kamis (30/9) kemarin. 57 mantan pegawai KPK itu bakal diajak berkomunikasi soal rencana penarikan menjadi ASN Polri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *