JAKARTA — Polemik sumber air Aqua yang berasal dari sumur bor kembali memantik perdebatan publik. Konten viral bermula dari sidak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke pabrik Aqua di Subang, yang mengungkap penggunaan air tanah sebagai bahan baku.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan, menyebut isu ini sebagai momentum penting untuk meninjau ulang kedaulatan rakyat atas akses air bersih.
“Air adalah sumber kehidupan. Akses terhadap air bersih layak minum merupakan hak asasi fundamental yang harus dijamin negara,” ujar Rahmat, Minggu (26/10).
Ia menilai, komersialisasi air bersih di Indonesia telah melampaui batas, terlebih di negara agraris yang sejatinya kaya akan sumber daya air. “Ironis, di negeri yang airnya melimpah, air minum layak justru menjadi privilese,” tegasnya.
Rahmat juga membandingkan harga air minum di Indonesia dengan negara tetangga. “Di Singapura, 1.000 liter air perpipaan yang langsung bisa diminum hanya Rp 60.000. Di Indonesia, kita bayar PDAM untuk air yang tidak layak minum, lalu beli air galon. Totalnya bisa lebih dari Rp 947.000,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti minimnya cakupan layanan air perpipaan di Indonesia yang baru mencapai 20 persen, jauh tertinggal dari Malaysia (95%), Thailand (71%), Filipina (60%), bahkan Kamboja (25%).
“PDAM seharusnya menjadi tulang punggung pemenuhan air bersih. Negara wajib memperkuat infrastruktur dan kualitas airnya,” katanya.
