Selain itu, lanjut Dita, tak semua sektor bisa menerapkan kebijakan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya positif seperti sawit dan tambang dilarang keras mengajukan kebijakan no work, no pay itu.
”No work, no pay itu yang ordernya kurang, seperti garmen dan tekstil. Nanti tambang, timah, ikutan. Itu jangan! Buruh juga harus kritis, jangan mau disamain,” tegas mantan aktivis buruh tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menegaskan, kenaikan upah akan tidak jauh dari kenaikan inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi berdasar data dari BPS. Dia menyebutkan, untuk mengukur besaran upah, terdapat banyak indikator yang perlu dimasukkan berdasar data BPS. Tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
”Untuk menghitung dengan formulasi PP 36/2021, ada indikator ekonomi dan ketenagakerjaan yang harus dimasukkan,” terangnya.(*)
