Buruh Sukabumi Minta Kenaikan UMK 15,38 Persen, Disnakertrans dan Pengusaha Menolak

Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi
ALOT : Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi saat melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pembahasan kenaikan UMK Kabupaten Sukabumi tahun 2023 di aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, berlangsung alot pada Senin (29/11). (FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI)

SUKABUMI — Rapat pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023 yang diikuti dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, serikat buruh dan DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi belum mendapatkan kesepakatan.

Rapat yang digelar di aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi,  pada Senin (29/11) ini, masing-masing memiliki keinginan sediri-sendiri, Buruh Sukabumi minta kenaikan UMK 15,38 Persen, pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini Disnakertrans 7.12 persen dan Pengusaha cuma 1,12 persen.

Bacaan Lainnya

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Usman Jaelani menjelaskan, rapat dewan pengupahan Kabupaten Sukabumi untuk pembahasan kenaikan UMK Kabupaten Sukabumi tahun 2023 ini, sangat penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi dan dipertimbangan kepada Bupati Sukabumi.

“Pada rapat ini, unsur serikat buruh mengusulkan 15,38 persen untuk kenaikan UMK pada 2023 itu. Sementara, dari unsur APINDO tetap menggunakan PP 36. Sedangkan dari unsur pemerintah mengusulkan kepada Bupati Sukabumi itu, 7,12 persen. Kenapa 7,12 persen,” jelasnya.

Pemerintah sengaja telah mengusulkan kenaikan UMK 2023 itu, sebesar 7,12 persen. Karena, ia mempertimbangkan bahwa pemerintah memiliki keinginan bahwa industri di Kabupaten Sukabumi agar tetap ada. Selain itu, industri baru bisa masuk ke daerah Sukabumi untuk melakukan investasi.

“Jadi kalau terlalu tinggi kenaikan upahnya, khawatir indsutri yang ada bisa hengkang dan industri yang baru tidak akan datang untuk melakukan investasi di Sukabumi. Karena, akan berlomba dengan daerah dari kabupaten-kabupaten lain,” bebernya.

Sementara, Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit Sepatu dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Sukabumi, Abdul Aziz Pristiadi kepada Radar Sukabumi mengatakan, serikat buruh mengusulkan kenaikan sebesar 15,38 persen dengan asumsi UM tahunan berjalan ditambah PE x alpha serta ditambah median antara batas bawah dan atas kenaikan BBM di bagi dua.

“PE yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi provinsi x 0,3 + 7,5 medianya. Iya, pengambilan PE provinsi karena ketidaktersediaan data pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sukabumi sebagai pengusul,” kata Abdul Azis kepada Radar Sukabumi pada Senin (29/11).

Pos terkait