Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik. Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. “Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.
Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah. “Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.
Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. “Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya.
Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis. “Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.(*)
