CIKOLE, RADARSUKABUMI.com– Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi mendorong pemerintah Kota Sukabumi untuk menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) agar tetap bertahan. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan Kota Sukabumi kedepannya. “Kita tahu beberapa proyek besar akan berimbas ke Kota Sukabumi, seperti adanya tol Bocimi, double track dan bandara Sukabumi. Tentunya lahan pertanian bisa saja tergerus, makanya kita harus bisa mempertankannya mulai dari sekarang,” ujar Yunus saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (11/7).
Apalagi kewajiban pemerintah dalam menyediakan lahan pertanian itu sudah tertera dalam aturan. Artinya pemerintah harus menjamin lahan pertanian tidak beralih fungsi dengan kawasan-kawasan yang lain. “Sudah jelaskan beberapa persen dari luas daerah itu harus disisihkan dengan lahan pertanian. Kebetulan saat ini kita sedang merevisi RTRW, nah dari aturan itu bisa menekankan kawasan pertanian diwilayah mana,” tambahnya.
Namun yang jadi pertanyaan kata Yunus ketika lahan pertanian itu milik masyarakat , bagaimana mempertahankannya. Makanya harus ada lahan pertanian murni yang dimiliki oleh pemerintah. ” Lahan masyarakat kan tidak bisa diintervensi pemerintah, kalau masyarakat ingin dijual, ya mau gimana lagi. Disini perlu ada pergantian lahan tersebut,” jelasnya.
Sudah saatnya mulai saat ini terang Yunus, pemerintah menyediakan anggaran untuk membeli lahan-lahan pertanian masyarakat. Sehingga kalau milik pemerintah itu tidak bisa dijualbelikan. ” Sudah saatnya pemerintah membeli lahan pertanian yang sudah menjadi kawasan pertanian, jangan sampai dibiarkan kalau tidak habis nanti lahan pertanian kita,” ungkapnya.
Dorongan DPRD kata Yunus sudah disampaikan melalui rapat-rapat di DPRD Kota Sukabumi. Hanya saja terkendalanya itu masalah anggaran. ” Iya memang anggaran terbatas tapi kalau bisa setiap tahun dianggarkan saja, sehingga tidak terlalu berat kalau disekaliguskan,” pungkasnya.
(bal)
