SUKABUMI – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Sukabumi Beunta, menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Senin (12/8).
Aksi massa ini, dipicu adanya dugaan manipulasi dan Pungutan Liar (Pungli) dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Koordinator aksi, Syah Arif mengatakan, warga dari awal sudah mengetahui sistem zona di PPDB itu bohong. Lantaran, setiap menanyakan permasalahan kepada sekolah hanya menyalahkan link. Namun, berdasarkan bukti bahwa sistem zonasi terdekat tidak bisa diterima di sekolah.
“Kita nyatakan bahwa PPDB yang hari ini bohong, kami punya alat bukti. Bahkan setelah kami komplain, mereka (pihak sekolah) berupaya mengelak semuanya, dan saya nyatakan yang memvertifikasi itu bukan provinsi, tapi sekolah,” kata Syah kepada wartawan, Senin (12/8).
Syah menduga, bukan hanya manipulasi saja, bahkan ada kejahatan dan ada psikologis anak yang terganggu. Terlebih, dugaan pungli terdapat hampir di semua sekolah baik itu SMA maupun SMK yang ada di Kota Sukabumi.
“Sebab itu, kami minta agar dibongkar komitenya, saya punya buktinya. Hari ini kami belum menandatangani mulai disetujuinya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), itu pungli bukan sumbangan, tidak ada aturannya, dan ada mekanismenya bahwa tidak diizinkan komite itu menerima uang dari wali siswa,” tegasnya.
Bahkan, massa aksi menuntut agar membubarkan KCD Wilayah V Provinsi Jawa Barat, kemudian bubarkan komite sekolah, pecat semua kepala sekolah, lalu laporkan ke polisi, seperti halnya pada beberapa waktu lalu ada salah satu kepala sekolah yang ditangkap karena kasus korupsi.
“Apabila tidak ada tindak lanjut dari aksi kami hari ini, maka kami akan kembali melakukan aksi. Jadi hari ini artinya ada kekeliruan dugaan kuat, ada manipulasi bahwa link PPDB itu bohong,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Muchendra menegaskan, DPRD Kota Sukabumi akan segera memanggil KCD Wilayah V Provinsi Jawa Barat dan para kepala sekolah terkait polemik PPDB. Hal itu, dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban berdasarkan banyaknya aspirasi dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tahun ini.
“Sebetulnya ada dan tidak adanya unjuk rasa kita pun sudah mengagendakan untuk memanggil KCD dan para kepala sekolah terkait, dan alhamdulillahnya ada masukan dari LSM yang barusan unjuk rasa,” tegasnya.
Nantinya, DPRD akan menyingkronkan data yang dirinya miliki dan data dugaan penyelewengan dalam PPDB yang dimiliki massa aksi. “Saya lihat bener nggak, ada nggak data yang seperti mereka (massa aksi) bilang tadi, nanti kita uji data, saya juga punya data, kita sinkronkan sama data mereka, nanti kita akan pertanyakan ke KCD dan kepala sekolah,” imbuhnya.
Ditanya terkait dugaan pungli yang terjadi, ia mengaku akan mempertanyakan hal tersebut. Bahkan juga mengetahui adanya pungutan yang bersembunyi di balik sumbangan sukarela dengan nominal mulai dari Rp3 juta hingga Rp6,5 juta per siswa.
“Jadi betul apa yang disebut masa aksi tadi, itu betul adanya, dan ini akan kita pertanyakan, nah di mana dananya disimpan? dan dipergunakan untuk apa? sementara kan keberlangsungan sekolah itu udah ditanggung oleh dana BOS baik fisik dan non fisiknya,” celotehnya.
