Apabila ditemukan adanya indikasi yang melanggar aturan dalam PPDB, lanjut dia, pihaknya dengan secara terbuka akan membongkar hal tersebut.
“Jadi kalau misalnya ada yang melanggar aturan tentang PPDB yang sudah ditandatangani pakta integritasnya oleh dinas pendidikan provinsi dan Pj Gubernur, ya kita akan bongkar itu, nggak bisa kita diamkan. Jadi kalau misalnya ada yang menyalahi aturan terus kita bongkar kenapa harus takut,” ujarnya.
Menurutnya, PPDB ini harus dievaluasi, diantaranya terkait jarak rumah siswa dengan sekolah, kemudian terkait dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK) yang harus jelas aturan bakunya.
“Satu catatan lagi, kita sudah beberapa kali mempertanyakan ke dinas pendidikan soal seragam, seragam sekolah harus dievaluasi, sekarang seragam 7 sampai 8, kalau setiap tahunnya seperti itu terus kan menjadi beban orang tua siswa, itu terlalu berat, kalau dulu zaman kita cuman ada tiga seragam,” pungkasnya. (Bam)
