RADARSUKABUMI.com – CIKOLE- Dinas Sosial Kota Sukabumi mengklaim, kualitas serta kuantitas beras dan bahan pokok lainnya dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Sukabumi telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Tidak hanya itu, penyedia beras pun menggunakan suplier lokal tidak dari Badan Logistik (Bulog).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu mengakui, sebelumnya pada 2017 lalu dirinya menggunakan beras dari Bulog, namun hal itu hanya bertahan selama dua bulan saja karena penerima manfaat program banyak yang mengeluhkan kualitas beras.
“Di awal memang kami (Dinas Sosial Kota Sukabumi, red) menggandeng Bulog sebagai penyedia beras, hanya saja ada kendala teknis sehingga diputus dan beralih ke penyedia lokal,” ungkap Hudi kepada Radar Sukabumi, kemarin (13/12).
Saat ini, sebut Hudi, 11.200 penerima manfaat program Kementrian Sosial itu menerima beras dengan kualitas premium sebanyak sepuluh kilogram setiap bulannya. Bahkan, jika dianggap kualitasnya tidak sesuai pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan teguran kepada penyedia.
“Insya Allah, kualitas dan kuantitasnya sesuai. Warga bisa komplen hari itu juga, dan diganti jika ada yang tidak sesuai,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk masyarakat kurang mampu di Kota Sukabumi yang tidak terdaftar pada program BPNT, Pemrintah Kota Sukabumi saat ini tengah merintis Beras Sejahtera Daerah (Rastrada).
“Hasil verifikasi dan validasi sementara, ada 560 keluarga yang tidak tercover BPBT. Maka daei itu, kami menyediakan beras sejahtera daerah. Saat ini, baru 200 keluarga penerima manfaat, kedepan secara bertahap akan mencakup semuanya,” bebernya.
Bantuan yang berikan pemerintah daerah pun nyaris sama dengan Program BPNT, yakni beras kualitas premium sebanyak 10 kilogram. Targetnya, 2019 nanti semua masyarakat yang tidak masuk pada BPNT dapat mendapatkannya.
“Ya sama mirip BPNT, beras dengan kualitas premium dan jumlah yang sama. Sehingga tidak dibeda-bedakan,” tandasnya.
(upi/d)
