Komisi III Desak Pemkot Sukabumi Bangun Rumah Singgah

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Lukmansyah

CIKOLE – Ketua Fraksi PKS, Lukmansyah mengusulkan Pemerintah Kota Sukabumi untuk membangun rumah singgah bagi anak jalanan atau terlantar. Apalagi saat ini masih ada anak jalanan yang masih menghiasi wajah di Kota Sukabumi.

“Ya, saya usulkan untuk membangun rumah singgah, itu untuk anak –anak jalanan,” ujar Lukmansyah saat hearing bersama Dinas Sosial di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa,(10/12).

Bacaan Lainnya

Anak Jalanan ini, kata dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak – anak lainnya. Kondisi ini harus segera diatasi oleh Pemerintah deerah salah melalui Dinas Sosial dalam menjalankan programnya di tahun 2020 mendatang. “Solusinya tentunya dengan mendirikan rumah singgah tersebut,” katanya.

Selain itu Lukman pun mengkritisi kegiatan operasi atau rajia yang dilakukan Dinsos atau Satpolpp. Menurutnya kegiatan tersebut belum memberikan solusi dan efek jera, bahkan terkesan percuma. Sebab sambung dia, saat anjal atau anak terlantar ini terkena rajia tidak dilakukan edukasi.

Artinya, hanya di data saja kemudian dilepaskan lagi tanpa ada tindak lanjutnya. “Kalau dirajiakan hanya didata saja, terus dilepaskan lagi. Tapi kalau di simpan di rumah singgah setidaknya ada edukasi yang akan didapatkan oleh mereka, “ungkapnya.

Untuk itu, Lukman berharap, usulan tersebut bisa menjadi skala prioritas bagi Dinas Sosial (Dinsos) kedepan, sebab keberadaan rumah singgah tersebut bisa memberikan kehidupan yang layak bagi mereka, berbeda ketika mereka ada dijalanan.”Kalau mengenai anggaran untuk membangun rumah singgah tersebut, kita akan bantu,”bebernya.

Sementara itu Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Sukabumi Rita Handayani mengatakan, program rumah singgah jauh-jauh hari sudah diinisiasi, bahkan semua dana untuk mewujudkan hal tersebut sudah dianggarkan dari Dana Insentif Daerah (DID), dengan memberdayakan Pustu Subangjaya sebagai rumah perlindungan sosial khusus lima SPM (Standar Pelayanan Minimal).

“Untuk kewenangan Kota dan Kabupaten hanya non panti, jadi lebih ke rehabilitasi Lima SPM tersebut, seperti penyandang disabilitas, tuna sosial, usia lanjut terlantar, anak terlantar dan penanganan korban pasca bencana,”bebernya.

Rita menambahkan, sesuai dengan Permensos no 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Pihaknya hanya melayani diluar panti saja.”Jadi menginisiasi membangun rumah perlindungan sosial itu salah satu untuk antispasi menangani lima SPM tersebut.

Dan penangananya hanya selama tujuh hari, dengan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti sandang, pangan, sampai proses reunifikasi dan reintegtrasi ke keluarganya. Dan dinsos sedang menata kesana,”pungkasnya. (bal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.