SUKABUMI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi isu yang menyebutkan bahwa sertifikat Elektronik tidak aman. Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa informasi itu adalah berita yang menyesatkan.
Hal demikian, disampaikan Nusron Wahid dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung di Aula Prona dan dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Menurut Nusron Wahid, sertifikat Elektronik memiliki sistem keamanan berlapis serta cadangan data yang kuat, sehingga kecil kemungkinan untuk dibobol atau hilang.
“Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem cadangan berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertifikat kertas yang rentan terhadap kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya,” kata Nusron Wahid yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Nusron juga menekankan bahwa sertifikat Elektronik dapat dengan mudah diverifikasi melalui perangkat seperti laptop atau ponsel, serta dilindungi dengan sistem firewall yang sangat kuat.
Data sertifikat ini disimpan di pusat data berlapis yang tersebar di lima lokasi berbeda, dengan sistem pengamanan ketat mulai dari lapisan pertama hingga lapisan kelima.
Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai bahwa isu ketidakamanan sertifikat Elektronik merupakan upaya untuk mendiskreditkan pemerintah.
“Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang saat ini sudah sangat kuat,” tegasnya.
“Karena pemerintahan saat ini memiliki dukungan yang kuat dari parlemen dan rakyat, serta tingkat kepuasan publik yang tinggi, ada pihak-pihak yang khawatir dan mencoba melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai dan tidak boleh dibiarkan,” pungkas Nusron Wahid. (Den)
