“Seluruh dokumen yang dimiliki PT CPS perlu dilakukan pengujian kembali, baik Anasilis Dampak Lingkungan (Amdal) maupu izin lingkungannya,” katanya.
Ketika PT CPS hendak melakukan eksploitasi di kawasan itu, ujar Dadan, perlu adanya peninjauan dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan ini, harus dipastikan terlebih dahulu apabila mereka menambang menggunakan peledak, berapa kekuatan peledakan yang akan mereka gunakan dan di titik koordinat mana saja.
“Kekhawatiran warga jelas sangat rasional, apalagi daerah yang akan dilakukan tambang merupakan kawasan karst aktif dan sebagai daerah tangkapan air yang baik,” ujarnya.
Sebab itu, dengan kondisi seperti ini, peranan pemerintah daerah sudah seharusnya melakukan audit dokumen dan teknis kerja di lapangan terkait dengan rencana peledakan itu.
“Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi harus berada di pihak warga. Tentunya jika ini terjadi, maka akan merusak ekosistem dan kelestarian alam,” pungkasnya. (Den/d)
