SUKABUMI – Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, akhirnya angkat bicara terkait 29 perusahaan anggota Apindo Kabupaten Sukabumi yang melalukan pengurangan atau PHK massal sebanyak 24.914 orang tenaga kerja, akibat dari krisis ekonomi global.
Orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi ini, mengaku bahwa PHK massal hingga menjelang akhir tahun 2023 terhadap ribuan buruh pabrik padat karya tersebut, tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi saja, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lainnya.
“Untuk itu, kami berfokus pada pemberdayaan perempuan agar tidak bekerja di pabrik atau dalam posisi di tempat padat karya,” kata Marwan kepada Radar Sukabumi pada Senin (18/12).
Pihaknya juga menekankan, agar perempuan dapat mengolah investasi dengan memproduksi dan menjual produk Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat. Selain itu, ia juga ingin memastikan bahwa perputaran ekonomi tetap berjalan dengan baik.
“Meskipun upaya seperti ini terdengar mudah dalam teorinya, namun pelaksanaannya bukanlah perkara yang mudah karena melibatkan berbagai persoalan yang kompleks,” tandasnya.
Ia juga menyadari, bahwa kondisi pasar yang biasa menyerap produk-produk dari Kabupaten Sukabumi atau Indonesia secara umum, saat ini tengah mengalami kemerosotan akibat krisis ekonomi global. Inflasi yang tinggi dan perubahan nilai tukar mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, turut berdampak pada perekonomian daerah. Sebab itu, pemerintah harus segera mencarikan solusi agar dampak tersebut dapat diminimalisir.
“Kami berikan contoh perbandingan dengan kondisi industri di Cina yang mengalami kenaikan produksi, seperti industri HP Oppo. Produk HP Oppo banyak diminati karena memiliki fitur canggih. Namun harganya terjangkau,” bebernya.
Hal ini mempengaruhi masyarakat Sukabumi yang cenderung mengutamakan kejernihan kamera saat mengambil foto. Terlebih lagi, pada zaman saat ini masyarakat Sukabumi jika pergi kemana-mana pasti selfi dan bukan alat komunikasinya yang mayoritas masyarakat butuhkan.
“Namun, demikin kami menekankan bahwa Kabupaten Sukabumi tidak memiliki keadaan serupa dengan Cina, sehingga upaya peningkatan produksi di sektor tersebut harus dilakukan dengan strategi yang berbeda,” tandasnya.
Untuk mengatasi angka pengangguran akibat krisis ekonomi global, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi telah meluncurkan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), program sektor peternakan, pertanian, UMKM, dan program perahu kertas. Namun, ia pun mengakui bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program tersebut. Karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat.
“Jadi, persoalannya mereka itu mahu tidak. Makanya kami meminta kepada orangtua agar anak-anak itu bukan jadi mental pekerja, tapi mereka harus dididik memiliki mental pengusaha supaya bisa memberikan pekerjaaan dan mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Den)
