TEGALBULEUD – Aktivis Pajampangan, Bayu Risnandar angkat bicara soal bangunan SD Negeri Cibeureum, di Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud yang ambruk beberapa waktu lalu karena diduga terdampak dari aktivitas perusahaan tambang PT SBP. Ia mendesak, pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang pasir besi itu.
“Jika harus menunggu relokasi dari perusahaan tahun depan, siapa yang akan bertanggungjawab bila sisa bangunan lainnya ambruk dan memakan korban. Karena kondisi enam ruangan lainnya sudah sangat memprihatinkan saat ini. Harusnya pemerintah daerah ini tegas, jangan nunggu kesiapan perusahaan,” tegas Bayu kepada Radar Sukabumi, kemarin (5/11).
Menurut Bayu, kesepakatan antara pemerintah dan PT SBP dibuat pada Januari 2013 silam. Selama kesepakatan itu dibuat, realisasi untuk relokasi belum juga dilakukan oleh pihak perusahaan. Karena hal ini lah, ia menilai kesepakatan itu telah gagal demi hukum.
“Jika pemerintah masih merujuk kepada kesepakatan yang dibuat awal itu, saya menilai kesepakatan itu sudah gagal demi hukum. Seharusnya pemerintah tegas kepada pihak perusahaan karena kondisi saat ini mengancam keselamatan peserta didik,” ujarnya.
Dirinya juga meminta pihak perusahaan harus segera mereloaksi bangunan sekolah itu, karena sudah jelas peserta didik di SDN Cibeureum tersebut sudah tidak bisa belajar dengan nyaman.
“Seharusnya semua elemen menyadarinya, mereka (peserta didik,red) tidak nyaman belajar karena terdampak debu dari aktivitas penambangan,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri mengaku belum menerima laporan hasil pertemuan Dinas Pendidikan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan pihak perusahaan pada pekan lalu.
“Saya pribadi belum mengetahui hasil pertemuannya, tapi yang jelas jika memang sudah ada kesanggupan perusahaan untuk mereloaksi, itu harus segera dilaksanakan,” pungkasnya. (cr15/t)
