CIBADAK – Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (LK2TAS) mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk buka-bukaan soal hasil retribusi disejumlah titik objek wisata. Selain sebagai bentuk transparansi kepada publik, juga untuk menghindari tudingan negatif dari masyarakat.
“Wajib rasanya bagi Pemda selaku pihak yang menarik retribusi menyampaikan kepada publik jumlah retribusi yang berhasil ditarik. Ini untuk mencegah tudingan negatif dari publik,” ujar Ketua Divisi Informasi dan Publikasi LK2TAS, Bakti Danurhadi kepada Radar Sukabumi kemarin.
Menurut Bakti, pungutan retribusi pada musim liburan ini sangatlah rawan terjadi penyimpangan, bahkan pemanfaatan sepihak oleh sekelompok orang. Padahal, retribusi yang ditarik itu nantinya akan masuk pada PAD Kabupaten Sukabumi dan tentunya nantinya akan digunakan kembali untuk Sukabumi.
“Kami melihat ada ruang itu. Makanya di sini, pelaksana pungutan retribusi harus diawasi dengan cermat. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini,” terangnya.
Usai musim liburan, Bakti berharap Pemda Kabupaten Sukabumi langsung menyampaikan kepada publik terkait hasil pungutan retribusi itu. Kembali ia menegaskan, supaya tidak ada pandangan negatif publik terhadap Pemda. “Kami tunggu itu,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi memastikan bahwa uang retribusi akan masuk pada PAD Kabupaten Sukabumi. Ia tidak menampik, bila dalam pelaksanaannya rawan terjadi pemanfaatan oleh oknum tertentu.
“Makanya ini perlu diawasi secara bersama-sama, supaya tidak ada hal itu. Karena bagaimanapun, retribusi yang dipungut itu akan masuk pada PAD,” singkatnya.
(ren)
