Masih ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengatakan, kedatangan ia sebagai wakil rakyat pada audensi tersebut, untuk membahas yang berhubungan kemitraan dengan BPJS, baik itu dengan pemerintah maupun juga dengan pengusaha.
“Iya, disini ada APINDO. Nah, barusan menyampaikan pendapatnya, bahwa tentang kepeserta PBI yang masih ada di perusahaan, bahwa perusahaan itu siap untuk memigrasikan dari PBI ke yang dibiaya oleh perusahaan, bila sudah ada kebijakan yang pasti dari pemerintah daerah,” kata Hera.
Selain itu, pada audensi tersebut juga telah menyikapi mengenai fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya BPJS. Yakni, masih ada perbedaan pelayanan. Kemudian, yang kini menjadi skala prioritas DPRD Kabupaten Sukabumi dan menjadi urgent merupakan persoalan UHC. Karena, UHC tersebut menurutnya bukan hanya masalah dibiayai pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Namun, juga bagaimana kepesertaan ini yang dari perusahaan, pemerintah pusat dan yang dari mandiri dan APBD.
“Saya kira kalau APDB, sudah sangat banyak kalau ngeliat dari persentase, sudah sangat banyak dan tinggal kita mencari dari segmen lain yang harus disisir lagi,” timpalnya.
Sebab itu, pihaknya akan mendorong untuk melakukan koordinasi, kemudian ia akan melakukan penyadaran terhadap semua pihak, dan kemudian juga ia minta efisiensi anggaran agar anggaran yang sudah dikeluarkan sangat banyak sekitar Rp150 Miliyar per tahun, untuk PBI.
“Saya juga melihat, ini kan disini ada Dinsos ada juga Dinas Kependudukan. Nah, data yang kita punyai soal masyarakat miskin itu, hanya 7 persen. Kalau kita lihat data dari BPS ya sekarang, pembiayaan ini udah 450 ribu orang. Jadi, data ini sudah tidak seimbang sebenarnya,” tukasnya.
“Yang kemarin dikatakan PBI ini, kan untuk masyarakat tidak mampu. Nah, yang tidak mampunya hanya sekitar 7 persen, sekitar 250 jutaan. Sekarang kita membiayai 450 ribu saja, kita masih beluk cukup,” paparnya.
Sementara, untuk dari perusahaan, DPRD Kabupaten Sukabumi memiliki keinginan bahwa, karyawan yang sudah masuk di perusahaan itu masih menggunakan PBI dan pindah ke yang dibiayai oleh perusahaan sebanyak 4 persen dan hal itu, perusahaan sudah menyatakan siap.
“Tinggal perusahaan meminta pelayanan-pelayanan di rumah sakit juga lebih ditingkatkan,” bebernya.
Pihaknya menambahkan, baru-baru ini DPRD Kabupaten Sukabumi telah duduk bersama dengan Dinkes, Dinsos dan Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, untuk membahas terkait untuk melakukan program. “Pertma adalah penyinkronan verifikasi data, tentu butuh anggaran, dan secara anggara kami siap unuk mensupport anggaran tersebut, bahkan perlu di tahap yang lebih cepat di perubahan,” timpalnya.
Menurutnya, verivikasi data antara sejumlah dinas tersebut, penting dilakukan untuk menyamakan data jumlah kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dan membuat program, termasuk rumah penerima, agar tidak terjadi tumpang tindih. “Dan kita juga sudah memberikan kesempatan kepada mereka (dinas), silahkan dibikinkan programnya, dan kita sebagai fungsi budgetin, kita sudah siap mendukung mereka,” pungkasnya. (Den)
