SOREANG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menargetkan 80 persen aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung sudah disertifikasi pada tahun 2022. Hal tersebut dilakukan guna mengejar capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati mengatakan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bandung itu sebanyak 2.200 bidang. Saat ini yang sudah disertifikasi itu baru 400 bidang, artinya masih 1.800 bidang yang belum disertifikasi.
“Tahun ini kita kejar, yang pada akhirnya sesuai dengan MCP dari KPK. Bahwa tentang aset ini memang harus jadi prioritas,” ujar Dadang di Soreang, Jumat (11/2).
Adanya kerjasama dengan Kantor Pertanahan, kata Dadang, semoga yang menjadi harapan dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan KPK kaitan dengan aset bisa cepat diselesaikan. Dirinya meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan bidang asetnya fokus dalam menyelesaikan aset daerah Kabupaten Bandung, yang saat ini memang belum bersertifikasi semuanya.
“Saya fokus (sertifikasi aset), karena setiap koreksi harus segera tindaklanjuti. Apalagi ini kaitan dengan MCP yaitu salah satu penilaian yang langsung di pantau oleh KPK. Dan kita sela komitmen bagaimana untuk terus bisa mendorong percepatan sertifikasi aset daerah Kabupaten Bandung,” papar Dadang.
Tahun 2022 ini, pihaknya menargetkan 80 persen aset Pemerintah Kabupaten Bandung sudah disertifikasi. Bupati mengaku rutin memantau ke lapangan untuk mengetahui lokasi dari aset milik Pemkab Bandung. Disinggung mengenai kendala dalam program sertifikasi aset tersebut, kata Dadang, tidak ada.
“Saya berharap tahun ini selesai semua, tapi ya mudah-mudahan 80 persen bisa selesai tahun ini. Saya selalu memantau, fokus ke lapangan, daerah-daerah mana saja aset pemda Kabupaten Bandung,” ungkap Dadang.
“Enggak ada kendala, cuman disini mungkin ya karena kurang begitu komunikatif dalam artian kalau kita kan selalu ngobrol bagaimana cari solusinya, antara Kepala Kantor Pertanahan terkait aset-aset yang ada disini dan saya juga minta kepada kabid aset untuk bisa mencari solusi di lapangan, yang pada akhirnya bisa selesai,” pungkas bupati.
Reporter: Fikriya Zulfah
Sumber: Radar Bandung
