“Setelah kami dan para petani memberikan keterangan dan menyampaikan tuntutan yang terjadi di lokasi PT. Pasir luhur dan PT. Harjasari akhirnya Komisi I DPDR Kabupaten Cianjur membuat Nota Dinas,” tuturnya.
Beberapa rekomendasi itu diantaranya pihak kantor pertanahan ATR/BPN Cianjur agar segera dilakukan identifikasi serta klarifikasi mengenai data-data Hak Guna Usaha (HGU) PT. Pasir luhur dan PT. Harjasari. Kemudian kantor pertanahan ATR/BPN Cianjur harus menyampaikan progres kelompok kerja Reforma Agraria.
“Kepada pihak kepolisian Resort Cianjur kami mohon agar melakukan penangguhan penahanan terhadap 2(dua) orang petani penggarap sampai terbukti berdasarkan data dari para pihak,” imbuhnya,
Roni meminta agar Polres Cianjur untuk merekomedasikan kepada Polda Jawa Barat agar melakukan penarikan pasukan Brimob yang saat ini ditugaskan dilokasi atas permintaan PT. Pasir luhur dan PT. Harjasari karena telah memancing resistensi dari masyarakat.
“Selain itu penyelesaian sengketa ini kedepan, diharapkan dapat menempuh mekanisme musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada yang merasa terintimidasi. Proses ini akan terus dikawal untuk terciptanya Reforma Agraria Sejati,” tandasnya.
[nie]
