“Cara ini mirip sekali yang saya dapat meniru dana sawit yang dipungut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP),” katanya.
Hanya saja, pemerintah masih butuh waktu untuk menentukan tarif pungutan tersebut. “Apakah nanti dana pungutannya sebesar 2 dolar AS per ton atau 3 dolar AS per ton, nanti kami akan rapatkan lagi,” jelas Luhut.
Selain itu, pemerintah juga memastikan akan membentuk badan baru demi mengelola dana pungutan ekspor batu bara yang rencananya akan berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Dengan asumsi seluruh produksi batu bara tahun ini sebesar 485 juta ton diekspor semua, berapa dana yang bisa didapat PLN,” ucap Luhut.”Di sisi lain, dengan harga jual yang bagus, Indonesia bisa dapat tambahan devisa 5 miliar dolar AS jika tidak ada kuota DMO,” imbuhnya.
Luhut juga mengungkapkan, aturan itu membuka peluang adanya trader-trader tidak jelas. “Saya kan dulu Menperindag. Kalau ada kuota-kuota begitu pasti ada trading enggak jelas. Jadi enggak baik juga,” tambahnya.
Padahal awal bulan Juli PLN mencatat banyak pengusaha batu bara yang tidak menjalankan kebijakan DMO. Perseroan pun terkena dampaknya karena pasokan batu bara untuk produksi listrik terhambat.
