JAKARTA – Kebijakan daerah berpotensi mengalami perubahan pasca Pilkada secara serentak. Para kepala daerah baru diharapkan tidak membuat peraturan yang menyulitkan investasi.
Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyerukan kepada para pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak membuat regulasi yang memicu ketidakpastian hukum, terutama terkait perizinan dan investasi.
Menurutnya, para investor sejatinya lebih mencemaskan masalah kepastian hukum ketimbang proses penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.
“Suhu politik memang membuat investor khawatir. Tetapi mereka lebih takut ketidakpastian kebijakan.
Bisa dibayangkan ada 171 pilkada secara serentak. Berapa banyak Perda baru akan muncul? Masalah itu jauh lebih berbahaya karena bisa menghambat investasi,” ujar Bhima, kemarin.
Bhima menuturkan, tantangan ketidakpastian hukum merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat pasca Pilkada. Apalagi, saat ini masih banyak peraturan yang belum sinkron antara pusat dan daerah.
