Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional juga dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR. Pada tahun 2017 untuk belanja modal sebesar Rp 77,86 triliun yang terbagi menjadi 3.935 paket pekerjaan, 3650 paket (93 persen) diantaranya memiliki nilai paket dibawah Rp 50 miliar dengan anggaran keseluruhan Rp 32,2 triliun yang dikerjakan seluruhnya oleh kontraktor swasta nasional.
Sebanyak 166 paket (4 persen) paket pekerjaan dengan nilai antara RP 50 miliar hingga Rp 100 miliar, dikerjakan 90 persen oleh swasta nasional. Sementara untuk paket di atas Rp 100 miliar terdapat 119 paket yang dikerjakan 65 persen oleh BUMN Karya dan 35 persen oleh kontraktor swasta nasional.
Demikian halnya dengan pemaketan tahun anggaram 2018 hingga awal Juni, hampir 99 persen merupakan paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 100 miliar sebesar Rp 39 triliun dari total Rp 59,9 triliun.
“Untuk proyek konstruksi di atas Rp 100 miliar seperti bendungan, kami juga telah melarang BUMN konstruksi untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan sesama BUMN konstruksi, kecuali PT. Adhi Karya karena koefisien dasar (KD) nya masih rendah. KSO harus dilakukan dengan kontraktor swasta nasional. Nantinya apabila pekerjaan sudah selesai, kontraktor tersebut akan memiliki KD yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sendiri pembangunan bendungan,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga menyampaikan peran penting Gapensi sebagai mitra dan pilar pembangunan. “Tidak ada keraguan bagi kami sebagai pembina sekaligus pengguna jasa para kontraktor yang terhimpun sebagai anggota Gapensi berperan besar dalam pembangunan karena telah membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Gapensi diharapkan dapat membina dan mengarahkan anggotanya menjadi kontraktor spesialis dan bukan lagi kontraktor generalis. Saat ini Indonesia masih mengalami defisit kontraktor spesialis seperti jasa pengelasan pipa bawah laut dan lainnya.
