WARUDOYONG, RADARSUKABUMI.com – Dinas Perhubungan Kota Sukabumi rupanya cukup waswas mengelola perparkiran pasca kontrak dengan pihak ketiga selesai. Masalahnya, payung hukum yang belum begitu kuat menjadi kekhawatiran Dinas Perhubungan.
Kepada Radar Sukabumi, Kepala UTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Rudi Hartono mengaku cukup riskan mengelola keuangan perparkiran. Selain payung hukum yang belum kuat, sistem pembayaran yang masih menggunakan metode manual menajid masalahnya selama ini. “Riskan sebenarnya, sejak Oktober tahun lalu hingga sekarang pengelolaan perparkiran diserahkan ke Dishub, karena memang regulasinya belum kuat,” ungkapnya kepada Radar Sukabumi saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (3/7).
Maka dari itu, lanjut Rudi, pihaknya telah bersurat kepada pimpinan daerah untuk kembali mempertimbangan pengelolaan parkir yang diserahkan kepada pihak ketiga kembali. “Surat sudah saya serahkan tiga bulan lalau kepada pak Wali, tapi memang sampai sekarang belum ada disposisi. Memang, jika regulasinya tidak diperkuat lebih baik ke pihak ketigakan kembali,” terangnya.
Ditanya soal rencana pembentukan Perusahan umum daerah perparkiran, Rudi mengakui belum tahu secara rinci. Hanya saja, solusi itu bisa dilakukan dan tidak harus dipihak ketigakan sehingga dikelola oleh perusahaan daerah. “Ya, sudah denger sih. Tapi, secara kuncinya belum tahu juga. Bisa jadi solusi memang, tapi tetap regulasi yang terlebih dahulu harus dirubah,” ujarnya.
Semua itu, dirinya memiliki rencana mulai menerapkan sistem pembayaran non tunai di Jalan A Yani dan Ciwangi. Hal itu, dilakukan untuk meminimalisir kebocoran anggaran parkir. “Target kami sih jalan A Yani dulu dan Ciwangi yang mau pake mesin pembayaran non tunai, semoga saja bisa cepat terwujud,” tambahnya.
Adapun tentang Pendapatan Asli Daerah, sebut Rudi, dibandingkan dengan PAD yang dihasilkan oleh pihak ketiga pada tahun-tahun sebelumya lebih besar PAD yang dihasilkan Dinas Perhubungan. “Ya, kalau bicara PAD jelas lebih besar jika dikelola oleh kami (Dishub,red), kuta sekarang punya target 2,7 miliar, sedangkan oleh pihak ketiga hanya mampu menghasilkan PAD sebesar 1,7 miliar,” pungkasnya.
(upi/t)
