JAKARTA – Petani menyesalkan keputusan pemerintah ingin mengimpor 3,7 juta ton garam industri. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjatuhkan harga dan membuat produksi lokal sulit diserap pasar.Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin mengungkapkan, mengacu data nasional, kebutuhan garam seluruh Indonesia baik untuk konsumsi maupun industri sebesar 4,4 juta ton.
“Jika pemerintah impor garam industri 3,7 juta ton, maka slot (serapan) garam petani untuk kebutuhan garam nasional cuma 700 ribu ton,” ungkap Jakfar, kemarin.
Jakfar menuturkan, sisa stok akhir tahun 2017 masih terdapat 1,4 juta ton. Jumlah itu belum termasuk hasil panen tahun ini. Pertanyaannya, jika pasar mau diisi produk impor, mau dikemanakan produksi lokal.”Kalau penyerapan rendah karena sisa produksi banyak maka harga bisa anjlok. Kebijakan itu menghidupkan industri, mematikan petani,” cetusnya.
Menurut Jakfar, pemerintah seharusnya lebih mengikuti hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena, hitungan KKP memperhatikan nasib petani. Dia menjelaskan, KKP hanya merekomendasikan 2,17 ton dari total kebutuhan. Artinya KKP memberikan akses pasar untuk menyerap produksi lokal.
Saat ditanya soal kualitas garam lokal, Jakfar mengakui tidak semua kebutuhan industri bisa dipenuhi garam lokal. Karena, memang ada sejumlah industri membutuhkan garam dengan kadar Natrium Clorida (NaCl) tinggi. Tetapi, untuk industri makanan ringan dan industri pakan ternak masih bisa menggunakan garam rakyat.
