Sementara itu, Ketua Komisi I DRPD Kota Sukabumi mengaku sudah mendengan kabar tersebut jauh hari. Ia pun mengaku tak masalah dengan rencana tersebut, hanya saja, walikota harus bisa membuktikan kalau memang sudah ada surat tertulis dari Kemendagri.
“Saya sudah mendengar adanya rotas empat bula yang lalu. Tapi, sampai saat ini tak pernah ada koordinasi dengan DPRD,” akunya.
Menurutnya, lebih elegan lagi kalau rencana tersebut terlebih dahulu diberitahukan ke pihak DPRD berikut bukti surat tertulis dari Kemendagri. Sehingga, tidak akan menimbulkan kegaduhan dikemudian hari. “Seharusnya, pemerintah memberitahukan kepada DPRD bahkwa akan ada rotasi. Tetapi samapai saat ini tidak ada pemberitahuan,” jelas Faisal
Ia menilai, rotasi tersebut terkesan ditutup-tutupi. Padahal, dewan perlu tau prosesnya seperti apa, jangan samapai berbenturan dengan aturan. “Karena ketika tidak ada rekomendasi dari Mendegri, pelantikan tersebut tidak sah,” tandasnya.(cr16/e)
