JAKARTA — Sejarah pemilu tercatat sejak tahun 1955 yang diikuti oleh 172 partai politik, Pemilu menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan pemimpinnya.
Melihat dari Sejarah Pemilu di Indonesia sendiri, kontesatsi politik ini berfungsi untuk memilih berbagai jabatan startegis dalam tatanan pemerintahan, mulai dari presiden, wakil rakyat, kepala daerah, hingga sampai pada tatanan Desa.
Dalam sejarah pemilu di Indonesia, negara yang kaya akan suku dan budaya ini terhitung sudah dua belas kali mengadakan pemilu, , yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan tahun 1955 tercatat sebagai peserta pemilu paling banyak dengan 172 partai politik.
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk pertama kalinya.
Mohammad Hatta mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada tahun 1946. Maklumat X melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang.
Amanat Maklumat X selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Sayangnya, rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak adanya perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan negara serta pemerintah dan rakyat yang fokus mempertahankan kemerdekaan.
Dengan segala dinamika yang terjadi akhirnya, pada tahun 1955 menjadi pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis. Dengan diikuti oleh 172 peserta.
Berikut sejarah singkat Pemilu di Indonesia dari masa ke masa, simak selengkapnya!
1. Pemilu Tahun 1955
Pemilu nasional pertama di Indonesia dilaksanakan sebanyak dua kali untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 25 Desember 1955.
Melansir laman Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, pemilu tahun 1955 menggunakan sistem proporsional. Artiya, kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut.
Oleh karenanya, sistem itu disebut sebagai sistem berimbang. Sebab, wilayah negara adalah daerah pemilihan, akan tetapi karena terlalu luas maka dibagikan berdasar daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi melalui perbandingan jumlah penduduk.
