SUKABUMI – Praktik pungutan liar atau pungli terhadap calon tenaga kerja seolah tak ada hentinya. Sukabumi menjadi salah satu daerah yang dinilai marak adanya pungli. Bahkan informasinya, para pencari kerja ditarif hingga puluhan juta rupiah.
Kondisi ini membuat anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha geram. Ia secara tegas ‘mengutuk’ praktik yang membuat calon tenaga kerja yang ingin bekerja, khususnya di pabrik daerah Sukabumi, Jawa Barat, tak berdaya.
Politisi Partai Demokrat tersebut menyebut, praktik pungutan liar atau pungli sangat merugikan masyarakat, terutama lulusan SMA dan perguruan tinggi yang baru memasuki dunia kerja.
“Hari ini begitu marak para tenaga kerja kita, adik-adik kita yang baru lulus, dipungut biaya untuk bisa bekerja. Ini sangat memprihatinkan. Ada yang dipungut 3 juta, 10 juta, bahkan sampai 30 juta rupiah hanya demi bisa masuk kerja. Ini harus dihentikan,” ujar Iman kepada Radar Sukabumi, Senin (14/04).
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sukabumi ini menegaskan, Kementerian Perindustrian perlu mengambil langkah tegas dengan memanggil perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
Menurutnya, proses rekrutmen tenaga kerja yang menyimpang dari aturan resmi harus diawasi dan ditindak secara menyeluruh. “Kementerian Perindustrian harus memanggil pabrik-pabrik besar itu. Jangan diam saja. Ini terjadi di banyak daerah dan merugikan masyarakat. Pemerintah harus hadir,” tegas Iman Adinugraha.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Namun, ia pun menekankan bahwa penindakan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki prosedur dan kewenangan yang jelas.
“Penegak hukum jangan ragu. Tindak tegas siapa pun yang terlibat. Ini bukan isu baru dan harus dihentikan. Masyarakat kita, terutama generasi muda yang sedang mencari kerja, tidak seharusnya dibebani pungutan seperti ini,” bebernya.
Untuk itu, Iman Adinugraha akan terus mengawasi dan menyuarakan agar praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja tidak menjadi hal yang normal di tengah kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja.
Iman berharap ada tindakan nyata dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. “Tentunya agar praktik-praktik pungutan liar yang merugikan ini tidak terus berlangsung dan membebani masyarakat yang ingin bekerja dengan layak. (ris).
