Anggota Komisi XI DPR-RI ini menambahkan, klaster PEN yang kedua adalah klaster kesehatan. Di sinilah dana perawatan pasien Covid-19, penguburan korban Covid-19, intensif tenaga kesehatan, dan vaksin disediakan. Sehingga meskipun kasus Covid-19 telah mencapai 4,35 juta kasus, semua biayanya ditanggung oleh negara alias gratis.
“Klaster PEN ketiga adalah klaster dukungan UMKM dan korporasi. Klaster keempat adalah program prioritas. Dan klaster kelima adalah insentif usaha. Melalui progam BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), negara telah memberikan bantuan kepada 12,8 pelaku UMKM masing-masing sebesar Rp2,4 juta pada 2020 dan Rp1,2 juta pada 2021,” lanjutnya.
Kapoksi Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR-RI ini melanjutkan, dalam rangka mendukung penguatan penerimaan negara dan pemerintah daerah, kami juga menyetujui UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan UU HKPD (Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Melalui UU HPP, pada 2022 ini diharapkan ada penambahan pemasukan negara sebesar Rp150 triliun hingga Rp160 triliun. Sementara melalui UU HKPD diharapkan terwujud penguatan pemasukan keuangan daerah dan sekaligus akan memperbanyak daerah yang menjadi mandiri,” lanjutnya.
Hergun menambahkan kerja keras secara sinergis dan kolaboratif antar segenap pihak telah mengantar Indonesia pada jalur pemulihan ekonomi yang positif.
“Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk hingga mencapai minus 2,07 persen. Saat itu merupakan gelombang pertama Covid-19. Dampaknya, ekonomi nasional mengalami kontraksi. Bahkan Indonesia dinyatakan masuk jurang resesi. PHK besar-besaran tidak bisa dihindari. Jumlah pengangguran dan kemiskinan pun bertambah secara signifikan,” lanjutnya.
“Pada tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,5 persen hingga 4 persen. Rakyat yang pernah di-PHK sebagian besar mulai bekerja kembali. Jumlah pengangguran dan kemiskinan pun berkurang relatif drastis,” tegasnya.
