SUKABUMI – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Sukabumi di warnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa. Mereka yang tergabung dalam wadah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi ini, menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, di Jalan Raya Pelabuhan II, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, kemarin (2/5).
Para aktivis menilai, Disdik tak baik dalam mengelola anggaran. Sehingga, pelayanan pendidikan tidak maksimal. Berdasarkan pantauan Radar Sukabumi, dalam orasinya mereka membawa spanduk yang bertulisan kecaman seperti ‘Stop Kapitalisasi Pendidikan’, masukan pendidikan ideologi Pancasila dalam kurikulum mata pelajaran wajib dan lainnya.
Mereka juga menyampaikan empat tuntutan yakni, transparansi alokasi anggaran pendidikan, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah agar melakukan evaluasi kurikulum pendidikan dan menolak kapitalisasi pendidikan .
Ketua Umum GMNI Cabang Sukabumi, Abdullah Masyhudi mengatakan, saat ini masih banyak bangunan sekolah yang kondisinya kian memprihatinkan. Seperti, SDN Cisalak, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar.
Bangunan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswanya, rusak berat dan nyaris ambruk. Selain itu, jumlah tenaga pengajarnya juga minim dan tidak sesuai dengan jumlah siswa. Sehingga, berdampak terhadap kualitas pendidikan.
“Kasihan warga yang sekolah disana, harus rela belajar berdesakan. Karena, lokal kelas yang biasa digunakan tidak memadai dan tidak sesuai dengan peraturan pendidikan,” jelas Abdullah kepada Radar Sukabumi, usai menyampaikan tuntutannya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 3 dijelaskan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memproleh pendidikan yang bermutu.
Namun, pada faktanya di wilayah Kabupaten Sukabumi, terindikasi kurangnya pemerataan infrastruktur pendidikan. Sehingga, kualitas pendidikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Padahal, alokasi dana pendidikan itu sangat besar. Seperti 20 persen dari APBN dan penambahan Rp 11 Triliun untuk dana pendididkan dan belum ditambah lagi dari APBD Kabupaten Sukabumi 20 persen dari Rp4 triliun sekitar atau sekitar Rp8 miliyar untuk alokasi dana pendidikan.
Ya, dengan dana sebesar itu seharusnya pemerintah bisa menjangkau pemerataan infrastruktur pendidikan sampai kedaerah terpencil. Bukan seperti sekarang, masih banyak kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan,” bebernya.
Sementara itu, Sekertaris Disdik Kabupaten Sukabumi, Tubagus Wahid Ansor mengatakan, pihaknya menyambut baik soal aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa GMNI Sukabumi ini. Terlebih lagi, mahasiswa ini merupakan bagian dari kontrol pemerintah.
“Soal anggaran kita sudah transparan dan tertera dalam DPA. Tentunya, siapa pun bisa mengontrol baik masyarakat maupun mahasiswa.
Sementara, kaitan dengan pemerataan pembangunan, terutama pembangunan di sekolah dasar, sebenarnya keinginannya kita bangunan sekolah itu baik.
Tetapi, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari APBD dan dari DAK. Untuk itu, pada Mei 2019 kita akan memperbaiki sebanyak 200 lokal kelas,” katanya.
Sedangkan tuntutan mengenai pemerintah agar mengevaluasi kurikulum, Disdik Kabupaten Sukabumi mengaku tak bisa merubah kurikulum. Karena kapasitasnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Sedangkan untuk soal kapitalisasi pendidikan, mereka mengatakan masih banyak pungutan kepada masyarakat. Saya tegaskan tidak ada. Karena, kalau sekolahnya negeri maka sudah di cover semuanya oleh pemerintah melaui dana BOS, DAK, APBD dan APBN,” tandasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada mahasiswa agar memberikan data yang valid. Seperti, sekolah mana yang memungut biaya kepada warga.
“Namun, mereka tidak bisa memberikan bukti. Untuk itu, kami meminta secara tertulis mengenai datanya. Agar kita bisa menindak tegas sekolah tersebut,” imbuhnya.
Sementara untuk pemerataan guru, pihaknya mengakui bahwa pendidikan di Kabupaten Sukabumi masih kekurangan tenaga pengajar. Namun, mayoritas hal ini terjadi di lingkungan pendidikan sekolah dasar.
“Kita kekurangan guru sekitar 4 ribu guru untuk sekolah dasar saja,” timpalnya.
Terkait persolan kondisi bangunan SDN Cisalak, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Disdik Kabupaten Sukabumi berencana akan melakukan peninjauan ke lokasi sekolah pada Senin (6/5) mendatang.
“Kami sudah instruksikan kepada petugas Sarpras SD untuk mengecek lokasi bangunan sekolah. Kita akan buktikan kebenarannya. Kalau bangunannya memang rusak, kita akan ajukan untuk diprioritaskan pembangunannya melalui APBD Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (den)
