SUKABUMI — Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Hal itu, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dari pantauan Radar Sukabumi, sekira pukul 14.00 WIB puluhan massa suda berkumpul di lokasi dan melakukan orasi dengan mendapatkan pengawalan dari jajaran Polres Sukabumi Kota. Bahkan, selang beberapa saat massa membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan massa.
Tak hanya itu, mereka membawa berbagai macam atribut seperti spanduk, keranda dan topeng empat pejabat negara. Terlihat, keempat topeng pejabat yang dipakai demonstran yaitu Presiden Jokow Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Sosial Risma Tri dan Menko Marves Luhut Pandjaitan. Salah satu mahasiswa berpose dengan menunjukkan jari tengah saat menggunakan topeng Luhut.
“Menyikapi kenaikan harga BBM kali ini, kami mengkritisi pemerintah yang tidak pernah membuka data real berapa banyak masyarakat miski yang mendapatkan subsidi BBM ini,” ungkap Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, Anggi Fauzi kepada wartawan, Senin (5/9).
Anggi menegaskan, ada beberapa tuntutan mahasiswa di antaranya menolak kenaikan harga BBM subsidi hingga mendesak Presiden untuk membuka data konsumsi BBM subsidi.
“Kami tidak sepakat dengan kenaikan BBM subsidi tapi lebih menekankan kepada pemerintah agar bagaimana kenaikan BBM ini juga dibarengi dengan pembenahan di BPH Migas. Kenapa, karena ibu Menteri Keuangan sendiri menyampaikan bahwa hari ini BBM subsidi tidak tepat sasaran artinya ada kesalahan dari pusat ke daerah atau dari hulu ke hilir, sudah jelas perannya BPH Migas,” tegasnya.
Menurutnya, GMNI menuntut kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas. Mahasiswa menilai, BPH Migas tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak mampu memberikan BBM subsidi secara tepat sasaran.
“Kedua tuntutan kami mendesak KPK untuk bagaimana bisa memeriksa BPH Migas terkait adanya indikasi penyelewengan penyaluran subsidi dari hulu ke hilir hingga tidak tepat sasaran. Kenaikan BBM ini jelas kami tidak sepakat karena setelah selesai pandemi masyarakat baru saja pulih namun dihadapkan dengan persoalan naiknya BBM subsidi. Ini jelas merugikan masyarakat dan tidak tepat sasaran karena di sini lagi-lagi yang jadi korban masyarakat kecil,” bebernya.
