Tak hanya itu, GMNI juga menuntut terkait transparansi penggunaan BBM subsidi hingga disebut tidak tepat sasaran. “Kami minta Presiden membuka data secara rill bagaimana konsumsi BBM ini. Berapa masyarakat miskin yang menikmati BBM agar kita tahu penyelewangannya berapa persen,” ucapnya.
Sebab itu, Anggi kembali menegaskan, GMNI mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas dan mendesak KPK agar turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap BPH Migas terkait adanya dugaan indikasi penyelewengan pendistribusian BBM Subsidi.
“Hal ini yang kami dorong dari GMNi pusat maupun yang ada di daerah, untuk mendesak pemerintah agar mengevaluasi secara total benahi pendistrubian BBM ini. Contoh tidak sedikit kendaraan plat merah yang mengisi BBM Pertalite subsidi dan juga ada vocer. Inikan harus dibenahi jangan terus menekan masyarakat tetapi persoalannya harus dibenahi,” pungkasnya. (bam/d)
