Gelombang PHK Massal di Sukabumi Dikomentari Menteri Agus Gumiwang

PHK Sukabumi
DIDEMO : Warga dan buruh saat melakukan aksi demonstrasi di halaman pabrik PT MCA Sukabumi, tepatnya di ruas Jalan Raya Siliwangi, Kilometer 24, RT 004/RW 002, Desa Benda, Kecamatan Cicurug pada Senin (31/10).

SUKABUMI — Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, akhirnya angkat bicara soal gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang menimpa ribuan buruh pabrik di Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, PHK massal terhadap karyawan pabrik yang mayoritas terjadi pada sektor padat karya atau garment itu, terjadi karena dampak resisi ekonomi global.

Bacaan Lainnya

Hal demikian disampaikan Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri pelantikan Majelis Dakwah Islam (MDI) Provinsi Jabar Periode 2022/2027 di Ponpes Salafi Terpadu Darussyifa Al- Fitroh Peruguruan Islam Yaspida Sukabumi, Jalan Raya Keramat – Cipetir, Kecamatan Kadudampit bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto pada Sabtu (05/11).

“Kita berharap bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan perumahan atau PHK,” kata Agus Guminwang Kartasasmita.

Pihaknya juga memahami, bahwa saat ini ada tekanan terhadap ekonomi global. Sehingga mempengaruhi pasar atau market global. khususnya negara dari eropa yang merupakan negara tujuan ekspor Indonesia. Khususnya pada perusahaan sektor padat karya.

“Negara bagian eropa itu, dimana produknya menjadi primadona ekspor kita. Nah, sekarang terganggu akibat resisi ekonomi global,” paparnya.

Sebab itu, pihaknya mengaku harus mencari cara lain misalnya dengan cara penguatan dari domestik market.

“Kedua kita harus bisa melakukan efisiensi, melalui digitalisasi. Sehingga kita mengharapkan tidak ada perumahan atau PHK terhadap para buruh,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, Sudarno mengatakan, gelombang Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) buruk pabrik garment di Kabupaten Sukabumi, masih terus berlangsung.

“Bahkan, dari data yang tercatat oleh DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, per Oktober 2022 ada 19.066 orang karyawan dari 28 perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi yang telah kehilangan pekerjaan karena PHK atau berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak diperpanjang,” jelasnya.

Data tersebut, sambung Sudarno, tidak termasuk terjadinya PHK di perusahaan yang tidak menjadi anggota APINDO Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, berdasarkan data sementara bahwa jumlah total perusahaan yang tercatat sebagai anggota DPK APINDO Kabupaten Sukabumi ini, terdapat 72 perusahaan. Dari jumlah puluhan perusahaan tersebut, hanya 35 perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor padat karya atau garment.

“Untuk itu, hampir 50 persen lebih perusahaan yang terdata di APINDO Kabupaten Sukabumi telah terkena dampak dari resisi ekonomi global,” bebernya.

Pihaknya menambahkan, saat ini yang menjadi kesulitan bagi APINDO Kabupaten Sukabumi itu, khususnya di sektor industri padat karya, telah mengalami penurunan order antara 20 sampai 50 persen. Kemudian dampaknya adalah aktivitas produksi juga antara 20 sampai 50 persen sudah berkurang. Sehingga banyak industri padat karya yang melakukan pengurangan banyak karyawan.

“Seperti melakukan PHK karyawan yang diakibatkan karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir atau tidak diperpanjan,” timpalnya.

Selain itu, Sudarno juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi dalam mengambil dan menetapkan kebijakan strategis supaya dapat memberikan perlindungan untuk perkembangan dan keberlangsungan. khususnya pada sektor industri padat karya.

“Iya, karena sudah jelas akan mampu menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya. (den/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *