ADD Bakal Naik Lagi, Demi Tutupi Gaji Perangkat Desa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, saat ini kajian tengah dilakukan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kemendagri. Salah satu opsi yang tengah di kaji adalah menaikkan persentase alokasi dana desa (ADD).

ADD merupakan alokasi APBD untuk desa yang berasal dari dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah. “Yang selama ini dari DAU, 10 persen ini bisa nanti ada tambahan,” ujarnya di Kantor Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Jakarta, kemarin (20/1).

Bacaan Lainnya

Dalam pasal 96 PP 47/2015 sendiri memang diatur mengenai persentase dana perimbangan yang harus dialokasikan untuk ADD. Dalam pasal tersebut disebutkan, dari dana transfer yang ditransfer pusat ke daerah, 10 persen di antaranya harus dialokasikan untuk desa guna kebutuhan gaji kepala desa dan perangkatnya.

Namun demikian, Hadi belum bisa memastikan, berapa persen kenaikan yang dipatok sehingga bisa memenuhi kebutuhan kenaikan gaji perangkat. “Baru dibahas,” kata mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah tersebut. Dia juga memastikan, kenaikan gaji perangkat tidak akan menggunakan Dana Desa (DD).

Lantas, kapan revisi PP 47/2015 tentang desa akan dirampungkan? Hadi belum bisa memastikan. Namun pihaknya berupaya untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta rampung dalam dua pekan.

Seperti diketahui, saat menemui Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Istora Senayan, Senin (14/1) lalu, Jokowi menjanjikan untuk menaikkan gaji Perangkat Desa. Rencananya, besaran gaji akan disetarakan dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IIA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2015 tentang kenaikan gaji PNS, besaran gaji PNS Golongan IIA ada dikisaran Rp. 1.926.000 hingga Rp. 3.213.000. Besaran yang diterima masing-masing disesuaikan dengan lamanya Masa Kerja Golongan (MKG).

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menilai, kebijakan tersebut baik untuk peningkatan kesejahteraan namun memberi dampak pada anggaran daerah. Ketua Umum APKASI Mardani Maming mengatakan, kebijakan tersebut memberikan tekanan pada porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebba, jika alokasi untuk ADD naik, maka harus memotong porsi sektor lainnya. (far)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *