SUKABUMI – Sebanyak 200 rumah penduduk di Desa Sasagaran, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, belum menikmati layanan perusahaan listrik negara (PLN). Warga yang berada di lokasi perbatasan anatar Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, berharap pemerintah dapat segera membuat program supaya kampung mereka bisa teraliri listrik.
Hal demikian, disampaikan Kepala Desa Sasagaran, Deni Suwandi kepada Radar Sukabumi usai menghadiri peresmian dan serah terima penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) dari Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama anggota DPR RI Ribka Tjiptaning di Kampung Bojongringkung, Desa Sasagaran, Kecamatan Kebonpedes pada Sabtu (19/11).
“Berdasarkan data yang tercatat di Desa Sasagaran kemarin itu, ada sekitar 200 rumah penduduk di desa kita yang belum teraliri listrik,” kata Deni Suwandi kepada Radar Sukabumi pada Sabtu (19/11).
Berdasarkan survai di lapangan, sambung Deni, ratusan rumah warga yang belum teraliri listrik ini, bermacam-macam. Dia mencontohkan, seperti warga yang sebelumnya memiliki rumah. Namun, karena krisis ekonomi. Maka warga tersebut tidak mempunyai rumah karena dijual. “Nah, ia pindah dan bikin rumah lagi. Tapi, gak bikin pemasangan kWh listrik di rumah barunya. Karena, terkendala faktor ekonomi,” ujarnya.
Mayoritas warga Desa Sasagaran yang rumahnya belum teraliri listrik ini, berprofesi sebagai petani. Menurutnya, hampir semua jaringan listrik di wilayah Desa Sasagaran ini, sudah terpasang. Hanya saja, masyarakat Desa Sasagaran tidak sanggup untuk membayar pemasangan jaringan listrik baru.
“Ini, lokasinya ada yang perbatasan dengan desa di wilayah Kecamatan Nyalindung dan ada juga lokasinya yang perbatasan dengan Desa Jambenenggang. Nah, kemarin saya tulis itu ternyata hampir 200 lebih rumah yang belum teraliri listrik,” tandasnya.
Bagi warga yang kondisi ekonominya baik, masih kata Deni, untuk bisa merasakan penerangan mereka terpaksa harus menyambung listrik dari rumah penduduk yang sudah memiliki kWh dengan membentangkan kabel hingga sepanjang belasan meter.
Sedangkan bagi warga yang tidak mampu, sampai saat ini masih mengunakan lampu tradisional. Seperti, lampu cempor maupun cahaya lilin. “Tetapi ada juga warga yang tidak sedikit tidak menggunakan penerangan atau gelap gulita,” imbuhnya.
Pihaknya juga mengaku dilema. Lantaran, banyaknya rumah warga yang belum teraliri listrik hingga mencapai 200 lebih rumah tersebut, tidak bisa ditutup oleh anggaran dari dana desa untuk pemasangan kWh.
“Mungkin dari desa bisa kita bantu 1 atau 2 rumah saja, tapi selanjutnya saya minta tolong juga untuk pihak terkait agar bisa melihat dan langsung turun ke lokasi supaya membantu warga kami yang belum teraliri listrik,” bebernya.
Sebab itu, ratusan warga yang berada di desa tersebut, sangat mengharapkan adanya bantuan untuk pemasangan kWh gratis. Untuk itu, kedepannya pemerintah Desa Sasagaran akan melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas terkait dan PT PLN agar ada solusi untuk pemasangan kWh gratis bagi warga tidak mampu yang berada di wilayah desa yang tengah dipimpinnya tersebut.
“Saya baru menjabat sebagai Kades itu baru enam bulan. Nah, perhitungan dari satu rumah itu untuk biaya pemasangan kWh sekitar Rp1 juta. Kemarin masyarakat kita juga terbantu dengan adanya bantuan sebanyak 39 kWh gratis dari anggota DPR RI Ribka Tjiptaning,” paparnya.
