CIKOLE – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi mendorong lahirnya peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sukabumi.
Lantaran, lembaga organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran negara menilai, keterlibatan dalam penyusunan anggaran masih minim.
Direktur Fitra Sukabumi, Abubakar A Hasan mengungkapkan, sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), prinsip penyusunan anggaran pada dasarnya harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD tersebut.
“Kami menilai porsi peran masyarakat dalam penyusunan APBD di Kota Sukabumi masih relatif minim, karena memang belum ditujang dengan regulasinya.
Maka dari itu, kami bakal mendorong lahirnya peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat tentang penyusunan anggaran,” ungkapnya kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.
