SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Anggota DPRD Jawa Barat Hasim Adnan mengomentari program Sadesha atau Satu Desa Satu Hafidz yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada awal November 2018 lalu. Meski demikian, belakangan muncul kritik dari beberapa orang lantaran baru melibatkan JQH (Jamiyyatul Qurra wal Huffadz) Jawa Barat.
Menurutnya, program Sadesha selayaknya mendapat apresiasi dan sejatinya didukung oleh umat Islam. Mengingat, program tersebut bisa menjadi salah satu perantara terwujudnya generasi qurani di Jawa Barat.
“Saya berpandangan bahwa dengan dilibatkannya JQH Jawa Barat sebagai pihak pertama yang digandeng Pemprov Jabar dalam pelaksanaan Program Sadesha ini sudah sangat tepat. Dikatakan demikian, karena JQH merupakan salah satu lembaga yang sangat kredibel dan berpengalaman dalam melahirkan para ahli qiroat dan para huffadz,” kata Hasim kepada Radarsukabumi.com, Senin (9/12/2019).
Untuk memperkuat argumentasinya, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat itu merujuk pada data sejarah berdirinya JQH yang sudah ada sejak awal tahun 1951. Terlebih para pendirinya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni di bidangnya.
“Sebagaimana sejarah mencatat bahwa JQH dibentuk atas inisiatif KH. A. Wahid Hasyim, seorang hafizh yang ketika itu beliau adalah Menteri Agama IV RIS, pada tanggal 17 Ramadhan 1370 atau tepatnya tahun 1950. Setahun berselang, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1371 Hijriah atau tanggal 15 Januari 1951 dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di rumah H. Asmuni di Sawah Besar, KH. A. Wahid Hasyim meresmikan berdirinya JQH,” papar Hasim.
Berdasar fakta sejarah tersebut, Hasim menilai bahwa Ridwan Kamil sudah tepat melakukan kerjasama dengan JQH dalam rangka implementasi program Sadesha. Sementara terkait kritik dari beberapa orang yang mempertanyakan mengapa hanya JQH yang dilibatkan dalam kerjasamanya, Hasim pun mengemukakan pendapatnya.
“Saya kira Pak Rizal Fadillah sebaiknya jangan terlalu baper (terbawa perasaan) terkait JQH. Toh, program Sadesha ini kan baru saja dimulai. Lagian, sepanjang yang saya cermati dari pertama kalinya ketika diluncurkan di Pondok Pesantren Al-Falah, Nagreg Kabupaten Bandung, Kang Emil mengatakan bahwa dengan digandengnya JQH merupakan langkah awal. Artinya, tidak menutup peluang ke depannya untuk lembaga lain atau ormas Islam lainnya juga bisa ikut terlibat,” jelas Hasim.
Sebagaimana diberitakan, Rizal Fadillah adalah salah seorang yang mengkritik Program Sadesha gegara hanya melibatkan JQH. Selain mengkritik, lelaki yang juga pernah mencalonkan sebagai Anggota DPR RI dari PAN pada Pileg 2019 ini, mengharuskan agar program ini dikerjasamakan dengan merata bersama ormas-ormas Islam lainnya.
Sementara itu Ketua JQH Jawa Barat KH. Cecep Abdullah Syahid, menegaskan bahwa program Sadesha terbuka untuk seluruh ormas Islam, syaratnya mengirimkan data hafizh/hafizhah 30 juz yang dibuktikan dengan syahadah.
Merujuk rilis media yang dikeluarkan JQH Jawa Barat disebutkan bahwa peresmian program Sadesha ditandai dengan pelepasan dan penempatan 1.500 hafizh/hafizhah oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sebelum pelepasan, para penghafal Alquran itu terlebih dahulu mengkhatamkan Al-Qur’an sebanyak 250 khataman. Setiap penghafal membacakan 5 juz, jadi 30 juz Alquran diselesaikan oleh 6 orang.
(izo/rs)
